Australia Mulai Referendum Bersejarah untuk Hak Masyarakat Adat

CANBERRA, LELLEMUKU.COM - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Sabtu (14/10), menyampaikan imbauan terakhirnya agar warga Australia mendukung referendum yang akan mengakui masyarakat adat dalam konstitusi negara itu.

Albanese mengeluarkan imbauan itu saat Australia tengah menggelar pemilihan untuk memutuskan langkah bersejarah itu.

“Saya dengan tulus berharap warga Australia, ketika mereka menuju kotak suara hari ini, memilih ‘Ya’, kata Albanese di Sydney, menurut sebuah transkrip pernyataan.

Warga Australia harus menulis ‘Ya’ atau ‘Tidak’ pada surat suara untuk menjawab pernyataan apakah mereka setuju untuk mengubah konstitusi yang sudah berusia 122 tahun dengan mengakui masyarakat adat Aborigin dan Kepulauan Torres.

Tidak hanya itu, para pemilih juga ditanya apakah setuju dengan pembentukan dewan masyarakat adat yang disebut Suara untuk Parlemen yang bisa memberi masukan kepada pemerintah tentang persoalan masyarakat adat.

Sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Sabtu (14/10) mengindikasikan kemungkinan besar hasilnya adalah ‘Tidak’, meski ada kenaikan besar suara pendukung ‘Ya’. Para pakar dan pendukung hak-hak asasi manusia (HAM) mengatakan kekhawatiran akan kemenangan untuk suara ‘Tidak’ bisa membawa kemunduran bertahun-tahun bagi upaya rekonsiliasi.

Para pendukung usulan itu meyakini bahwa memasukkan Suara Masyarakat Adat ke dalam konstitusi akan menyatukan Australia dan membuka era baru dengan masyarakat adat yang proporsinya mencapai 3,8 persen dari jumlah penduduk Australia. Namun, kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat yang paling termarjinalisasi pada hampir seluruh ukuran sosial-ekonomi.

Banyak masyarakat adat yang mendukung perubahan, tetapi beberapa mengatakan hal itu mengalihkan perhatian dari upaya mencapai hasil yang praktis dan positif. Selain itu, mengakui masyarakat adat tidak akan sepenuhnya mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Sedangkan kelompok oposisi politik mengatakan upaya itu memecah belah, tidak akan efektif dan memperlambat pengambilan keputusan pemerintah.

Tempat-tempat pemungutan suara (TPS) buka pada pukul 08.00 pada Jumat, meski hampir dari separuh dari 17 juta pemilih bisa memasukkan surat suara lebih awal. Pemilihan umum di Australia bersifat wajib.

Pemilih lainnya dari kelompok ‘Tidak’, Greg Mason, meragukan kegunaan Suara Masyarakat Adat untuk Parlemen.

“Suara (Masyarakat Adat) adalah birokrasi tambahan selain sejumlah birokrasi lainnya yang tidak menyediakan jawaban,” katanya. “Mereka tidak memberi solusi bagi perubahan generasi.”

Referendum di Australia biasanya sulit untuk diloloskan. Sejak negara itu didirikan pada 1901, hanya delapan dari 44 referendum yang sukses. Perubahan konstitusi mensyaratkan mayoritas suara baik nasional dan setidaknya di empat dari enam negara bagian. (VOA)