Pemkab Mimika Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023

MIMIKA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka Pengendalian Penanganan Inflasi Daerah Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting,

Rakor yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mimika, bertempat di ruang rapat lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Senin, 13 Maret 2023.

Hadir dalam kegiatan secara virtual tersebut, Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Petrus Lewa Koten, S.H., M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Ir. Ignatius Eddy Santoso, M.Si., Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang mewakili terkait bidang ekonomi.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., mengagendakan pembahasan Penanganan Inflasi Daerah yang merupakan pembahasan lanjutan dari Rakor sebelumnya telah dilaksanakan pada 20 Februari 2023 lalu.

Selanjutnya, disusul pemaparan materi waspada perubahan permintaan musiman mendekati Bulan Ramadhan sebagai faktor musiman, oleh Deputi Bidang Statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Puji Martini.

Dalam pemaparan materinya, Puji menerangkan bahwa perubahan konsumsi makanan atau minuman masyarakat terjadi pada kurang lebih 23 hari atau 3 minggu sebelum datangnya bulan Ramadhan dan akan mencapai puncak pada H-19 (sebelum) Hari Raya Idul Fitri.

Ia melanjutkan bahwa akhir efek Ramadhan terlihat sekitar 2 hari sebelum Idul Fitri dan akan beralih ke konsumsi transportasi pulang kampung, dan mulai hilang kira - kira kurang lebih 2 minggu setelah Idul Fitri.

"Pembatasan aktivitas yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan inflasi saat bulan Ramadhan cenderung rendah, bahan makanan serta transportasi merupakan kelompok komoditas yang terdampak ketika aktivitas saat bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri mulai meningkat," ungkapnya.

Berdasarkan historis, sebagian besar kota mengalami inflasi pada bulan Ramadhan, dengan inflasi yang tinggi dominan terjadi di luar Pulau Sumatera dan Jawa, maka pengendalian inflasi pada level daerah harus diupayakan untuk menekan inflasi nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik memaparkan bahwa secara nasional Indeks Perkembangan Harga (IPH) per bulan Maret 2023, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan nilai IPH 12,31%, sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nilai IPH -6,62%.

"Potensi Inflasi pada Maret 2023 menurut kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten dan Kota, Cabai Rawit menyumbang kenaikan harga di 109 Kabupaten/Kota, Beras di 92 Kabupaten/Kota, Cabai Merah di 80 Kabupaten/Kota, dan Minyak Goreng di 40 Kabupaten/Kota," jelas Puji.

Ia menambahkan bahwa komoditas bahan pangan dengan fluktuasi harga tertinggi yakni pada cabai merah yang merupakan fluktuasi dengan harga yang cukup signifikan selama M2 bulan Maret 2023, hal ini terjadi pada 88 Kabupaten/Kota di Indonesia dan 20 Kabupaten/Kota tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau. (DiskominfoMimika)