Indonesia akan Bentuk Kantor Utusan Khusus untuk Myanmar

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua ASEAN Indonesia akan membentuk kantor utusan khusus untuk menangani krisis pasca-kudeta di Myanmar dan tidak membiarkan negara itu menyandera asosiasi negara Asia Tenggara, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan bekerja sesuai dengan Konsensus 5 Poin, kata Retno, mengacu pada lima butir kesepakatan yang disetujui oleh para pimpinan blok itu termasuk Myanmar untuk mengatasi krisis politik di negara tersebut, yang oleh para analis disebut sebagai telah gagal mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi.

“Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri,” ucap Retno ada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM).

Indonesia terus mendorong pelaksanaan konsensus antara lain melalui inisiasi pertemuan para Menteri Luar Negeri di Jakarta dan Phnom Penh, dan pertemuan pada tingkat pemimpin, kata Retno.

Namun Retno mengatakan terlepas dari semua upaya, pelaksanaan 5 Poin Konsensus oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan.

“ASEAN kecewa,” kata Retno.

Konsensus 5 Poin, yang disepakati pada April 2021, bertujuan untuk membawa perdamaian dan memulihkan demokrasi di Myanmar. Negara itu telah mengalami konflik sipil berdarah setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih pada Februari tahun 2021.

Menurut Retno, langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasarkan pada Konsensus 5 Poin dan Piagam ASEAN, antara lain kepatuhan pada hukum, pemerintahan yang baik dan prinsip demokrasi.

“Hanya melalui komunikasi dengan semua pihak, maka mandat 5PC (Konsensus 5 Poin) mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional (di Myanmar) dapat dilakukan. Kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan,” ucap Retno.

ASEAN sebagai sebuah blok memutuskan untuk tidak mengijinkan perwakilan dari junta Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri dan pemimpin setelah pemerintah militer menolak melaksanakan konsensus lima poin.

Tetapi pemerintah Thailand bulan Desember mengadakan pertemuan tentang krisis Myanmar yang melibatkan menteri luar negeri junta, sebuah langkah yang menurut beberapa analis bisa memperdalam perpecahan di dalam ASEAN antara negara anggotanya yang memiliki pemerintah otoriter dan yang lebih demokratis.

Negara-negara anggota yang menentang pemerintah militer Myanmar – Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura – tidak hadir dalam pertemuan Bangkok.

Sejak kudeta, junta Myanmar telah melakukan penyiksaan yang meluas, penangkapan sewenang-wenang dan serangan yang menargetkan warga sipil, kata PBB dan kelompok hak asasi manusia.

Hampir 2.700 orang telah tewas dan hampir 17.000 telah ditangkap di Myanmar, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Thailand

Retno juga mengatakan Indonesia meminta agar akses kepada semua pihak diberikan untuk Sekjen ASEAN dan  Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana (AHA Centre) agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Keketuaan Indonesia, lanjut dia, juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama.

“Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN,” ucap Retno.

Retno mengatakan penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan. Dalam tiga bulan terakhir ini, kata dia, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya.

Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya teregistrasi di Indonesia.

“Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” kata Retno.

Prakarsa Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan Kantor Utusan Khusus tersebut adalah inisiatif Indonesia.

“Office itu adalah internal Indonesia bentukan Kemlu untuk membantu Menlu Retno sebagai Special Envoy,” kata Faizasyah kepada BenarNews.

Faizasyah mengatakan kantor tersebut berbentuk sekretariat dan akan diisi oleh tim, namun dia tidak mengatahui siapa saja yang akan duduk dalam struktur tersebut.

Faizasyah mengatakan masa kerja Kantor ini berada dalam periode keketuaan ASEAN 2023.

Sambut baik

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menyambut baik rencana Kemlu.

“Selain untuk kepentingan politik ya bagaimana mendorong good governance demokrasi di sana atas spirit Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini,” ujarnya kepada BenarNews.

“Saya berharap Utusan Khusus ini bisa memberikan kontribusi atau solusi untuk masalah-masalah kemanusiaan di Myanmar termasuk isu pengungsi di sana,” ucap Anis.

Sementara itu, pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia Ramdhan Muhaimin menyampaikan kantor utusan khusus ini merupakan terobosan.

“[T]erobosan ini basisnya adalah keamanan regional dan stabilitas regional, jadi ini adalah terobosan di mana kemudian Indonesia bertanggungjawab,” ucap dia kepada BenarNews.

Selain sebagai ketua ASEAN, terang dia, Indonesia juga memiliki tanggung jawab secara langsung sebagai negara besar.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah Indonesia, dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah Rusia dan China karena dua negara ini mendukung secara politik dan militer pemerintahan junta militer Myanmar.

“Jadi kalau pendekatan yang dilakukan secara komprehensif dan diberi dukungan diplomatik dari negara-negara anggota ASEAN, kemudian dilakukan tekanan oleh Rusia dan China, saya pikir Utusan Khusus yang di inisiasi oleh Indonesia menjadi lebih efektif.”

Sejumlah pengamat regional dan menteri luar negeri Malaysia sebelumnya, mengatakan sudah waktunya untuk membuang Konsensus 5 Poin dan menyusun rencana baru yang terikat waktu dan termasuk mekanisme penegakan hukum.

Namun demikian, Senin lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat mendesak junta Militer Myanmar agar mengimplementasikan konsensus tersebut.

"Mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five-point consensus," ujar Jokowi, dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, Anwar menyampaikan, Konsensus 5 Poin menjadi “wadah terbaik bagi mencari penyelesaian damai di Myanmar.” (BenarNews)