Anthony Albanese Harap Bisa Bertemu Xi Jinping di KTT Asia Tenggara
pada tanggal
09 November 2022
PHNOM PNEH, LELEMUKU.COM - PM Australia Anthony Albanese, Rabu (9/11) mengatakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping akan menjadi “hal positif” jika dapat diselenggarakan di sela-sela salah satu pertemuan puncak para pemimpin yang akan dilangsungkan di Asia Tenggara bulan ini.
Perubahan pernyataan Albanese yang kini terkesan positif terkait prospek pertemuan pertamanya dengan pemimpin China itu menunjukkan pemimpin Australia tersebut berharap pembicaraan akan terjadi.
“Saya telah membuat sangat jelas bahwa dialog adalah hal baik, dan karena itu jika ada pertemuan yang diatur dengan Xi, maka itu akan menjadi hal yang positif,” kata Albanese kepada para wartawan.
Albanese bertolak dari Australia pada hari Jumat untuk mengikuti KTT Asia Timur di Kamboja, disusul oleh pertemuan G20 di Indonesia dan kemudian pertemuan forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Thailand.
Albanese mengatakan kantornya sedang mengatur “serangkaian pertemuan” dengan “banyak pemimpin,” yang akan diumumkan begitu rinciannya tuntas.
Hubungan China-Australia telah menunjukkan tanda-tanda mencair sejak Mei sewaktu Partai Buruh pimpinan Albanese yang berhaluan kiri-tengah menang pemilihan untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun. Beijing segera melonggarkan larangan kontak antara para menteri.
Albanese mendesak China agar menunjukkan iktikad baik terhadap pemerintah barunya dengan mencabut serangkaian hambatan perdagangan resmi dan tidak resmi yang merugikan eksportir Australia sekitar $13 miliar per tahun. Tetapi China tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan pembatasan perdagangan.
Duta Besar China untuk Australia Xiao Qian mengatakan pada Agustus lalu bahwa Beijing akan membahas dengan Australia apakah kondisinya tepat bagi Albanese untuk bertemu Xi pada bulan November di Indonesia selama KTT G-20. Xi diperkirakan tidak hadir pada KTT Asia Timur.
Pertemuan ini akan berlangsung di tengah meningkatnya persaingan antara Australia dan China dalam memperebutkan pengaruh di antara negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, sejak Beijing mencapai pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon awal tahun ini yang meningkatkan kekhawatiran mengenai didirikannya pangkalan angkatan laut China di kawasan itu.
Hubungan bilateral dengan pemerintah terdahulu Australia yang berhaluan konservatif telah memburuk terkait berbagai isu yang mencakup tuntutan Australia bagi penyelidikan independen mengenai pandemi COVID-19 dan larangan keterlibatan perusahaan raksasa komunikasi China Huawei dalam jaringan 5G Australia dengan alasan keamanan. (VOA)