Nurdin Abdullah Ungkap Aset Industri di Sulsel Capai Rp164,4 Triliun

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 di Hotel Claro Makassar dengan tema "Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan".

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. M. Nurdin Abdullah, Anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, Anggota Komisi DPR RI, H.M. Amir Uskara, para Bupati/Walikota, pimpinan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan, serta stakeholder lainnya. Acara ini dihadiri oleh 300 pelaku industri jasa keuangan.

Total aset industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2018 mencapai Rp164,4 triliun, tumbuh 6,4 persen, sedangkan kredit industri jasa keuangan mencapai Rp138,5 triliun, tumbuh 4,7 persen.

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah mengatakan, kehadiran seluruh stakehokder untuk memberikan support dalam rangka rapat tahunan industri jasa keuangan tahun 2019 ini.

"Jujur, saya hari ini berbahagia karena kita telah menjalin koordinasi dengan baik. Sehingga apa yang kita lihat tadi adalah sinergi kita semua, Alhamdulillah. Dan hari ini hadir para pemangku kepentingan," kata Nurdin Abdullah.

Nurdin menyampaikan hal ini dicapai karena Sulsel mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan serta peranan kepala daerah.

"Saya telah empat bulan menjabat, tugas saya bagaimana daerah ini menjadi daerah ramah investasi," sebutnya.

Dalam gelaran tahunan tersebut, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi, memaparkan perkembangan terkini kinerja industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan yang kembali mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan tingkat risiko yang terkendali selama tahun 2018.

"Pada kesempatan ini kami akan melaporkan perkembangan industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan dan program-program yang akan jadi fokus dan komitmen kami di tahun 2019", kata Zulmi.

Pertumbuhan industri jasa keuangan ditopang oleh pertumbuhan sektor perbankan dengan total aset mencapai Rp145,1 trilliun, tumbuh 6,29 persen. Dana Pihak Ketiga tumbuh 6,20 persen menjadi Rp95,2 triliun, dan kredit tumbuh 4,3 persen menjadi Rp120,2 trilliun.

Kredi UMKM juga tumbuh positif 4,02 persen dengan pangsa 32,28 persen dari total kredit. Sejalan dengan itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018 mencapai Rp6,5 triliun atau 121,9 persen dari rencana bisnis bank pada awal 2018 sebesar Rp5,4 triliun.

Kinerja penyaluran KUR di Sulawesi Selatan tersebut berada di peringkat 4 secara nasional, setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di samping itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan pangsa 52,13 persen, lebih tinggi dari pangsa nasional 46,8 perse dan melebihi target pemerintah, yaitu minimal 50 persen.

Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan masih terjaga pada level yang tinggi dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 125,12 persen, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 94,04 persen.

"Industri jasa keuangan di Sulsel pada tahun 2018 mencatat kinerja pertumbuhan yang positif dengan tingkat resiko yang terkendali," ujarnya.

Adapun risiko kredit tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,5 perse , masih di bawah ambang batas 5 persen. Industri pasar modal di Sulawesi Selatan juga terpantau tumbuh signifikan. Jumlah investor
di Sulawesi Selatan mencapai 23.637 investor, tumbuh sangat tinggi 125,19 persen dengan nilai transaksi mencapai Rp11,58 triliun.

"Dengan berbagai program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kolaborasi yang produktif antara seluruh lembaga jasa keuangan, kami optimis sektor jasa
keuangan di Sulawesi Selatan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2019," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Anggota Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, memaparkan bahwa kebijakan dan inisiatif yang akan menjadi fokus OJK di tahun 2019, yaitu, memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik Pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

Kedua, meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan, dan industri pengolahan.

Ketiga, meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, diantaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp140 triliun khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor, pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan sekitar 100 BUMDes Center di berbagai daerah, bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi
masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi.

Hoesen juga mendorong agar inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi perkembangan zaman.

"Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0," ujar dia. (DiskominfoSandiSulsel)