Bawaslu Malut Minta Semua Pihak Awasi dan Jaga Pilkada 2018
pada tanggal
01 Juni 2018
TERNATE, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) meminta semua pihak agar dapat menjaga dan mengawasi jalannya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018 ini dengan baik.
Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, pihaknya memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak mengingat masih tingginya potensi kerawanan hampir disemua dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.
"Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak," ucap dia.
Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pihaknya mengajak agar mengoptimalkan Supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada.
"Memastikan Profesionalisme struktur, memberikan perhatian seksama pada persoalan daftar, beri perhatian khusus pada masalah dukungan ganda dari partai dan pastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih," ujar Amrin.
Kepada para peserta Pilkada termasuk Partai Politik agar dapat melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunaan politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.
"Menjaga soliditas partai politik dan patuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pilkada," ujar dia.
Kepada Pemerintah Daerah Bawaslu meminta agar dapat mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, menjaga netralitas ASN dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran, serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu.
Selanjutnya kepada aparat Keamanan dan Penegak Hukum agar memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu dari potensi tindak kekerasan;
"Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama kekerasan fisik terhadap pemilih," pinta dia.
Bawaslu juga meminta masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam mengawal proses Pilkada serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi serta tingkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya.
Kemudian, kepada media agar mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya pilgub berjalan jujur, adil, dan demokratis, termasuk tidak menyebarkan isu-isu sensitif yang memicu konflik di masyarakat, terkait agenda pilgub, tidak menyebarkan berita atau informasi bohong (hoax) yang memicu konflik di publik, terutama antara pasangan calon;
"Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (cover both sides) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik," pinta Amrin. (Albert Batlayeri)
Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, pihaknya memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak mengingat masih tingginya potensi kerawanan hampir disemua dimensi penyelenggaraan, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.
"Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak," ucap dia.
Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pihaknya mengajak agar mengoptimalkan Supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada.
"Memastikan Profesionalisme struktur, memberikan perhatian seksama pada persoalan daftar, beri perhatian khusus pada masalah dukungan ganda dari partai dan pastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih," ujar Amrin.
Kepada para peserta Pilkada termasuk Partai Politik agar dapat melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunaan politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.
"Menjaga soliditas partai politik dan patuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pilkada," ujar dia.
Kepada Pemerintah Daerah Bawaslu meminta agar dapat mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye, menjaga netralitas ASN dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran, serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu.
Selanjutnya kepada aparat Keamanan dan Penegak Hukum agar memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu dari potensi tindak kekerasan;
"Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama kekerasan fisik terhadap pemilih," pinta dia.
Bawaslu juga meminta masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam mengawal proses Pilkada serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi serta tingkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya.
Kemudian, kepada media agar mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya pilgub berjalan jujur, adil, dan demokratis, termasuk tidak menyebarkan isu-isu sensitif yang memicu konflik di masyarakat, terkait agenda pilgub, tidak menyebarkan berita atau informasi bohong (hoax) yang memicu konflik di publik, terutama antara pasangan calon;
"Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (cover both sides) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik," pinta Amrin. (Albert Batlayeri)