Jokowi Minta Muhammad Ali Tingkatkan Keamanan Perbatasan Laut

JAKARTA. LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo pada hari Rabu meminta Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali yang baru dilantik untuk meningkatkan keamanan perbatasan laut, di mana kapal penangkap ikan dan penjaga pantai China diduga memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Ali, yang dilantik Rabu, sebagai KSAL di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang dipromosikan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pertengahan Desember kemarin, berjanji untuk memperkuat keamanan di semua perbatasan laut, “tidak hanya Laut China Selatan.”

“Konsentrasi untuk kedaulatan negara, terutama di laut, itu yang menjadi tanggung jawab KSAL yang baru, Pak Muhammad Ali,” kata Jokowi usai pelantikan.

"Berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut... Termasuk memoderniasai alutsista (alat utama sistem senjata) berkaitan laut, harus ditingkatkan."

Jokowi mengatakan, dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga penegakan kedaulatan di laut harus menjadi fokus dan perhatian Ali selaku KSAL.

Ali mengatakan siap menjalankan instruksi menjaga perbatasan laut Indonesia, termasuk Laut Cina Selatan, yang kerap disusupi kapal militer serta nelayan asing.

Kapal perang dan nelayan asing memang kerap memasuki perairan yang disengketakan Cina tersebut, seperti dalam insiden pada 8 September 2022 tatkala kapal patroli China kedapatan memasuki perairan Indonesia. Kapal perang Cina bahkan dilaporkan sempat mengintimidasi nelayan lokal.

Adapula perkara lebih dari 100 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Mereka memasuki laut Indonesia dengan menumpang kapal kayu dari Bangladesh.

Ali tak memerinci langkah terkait kapal-kapal mengangkut pengungsi Rohingya. Ia hanya mengatakan, “Tidak hanya Laut Cina Selatan, pokoknya seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan (penjagaan)," kata Ali.

Ali juga mengatakan akan menghentikan upaya penyeludupan yang kerap terjadi di perairan perbatasan Indonesia.

Penyeludupan --seperti halnya intrusi kapal asing-- memang menjadi "pekerjaan rumah" yang belum jua tuntas bagi aparat hukum Indonesia. Tak jarang, aksi ilegal tersebut melibatkan anggota TNI.

Pada September 2022, misalnya, kapal perang KRI Teluk Lada 521 kedapatan mengangkut 39 satwa langka endemik Papua.

Sepanjang Desember terjadi beberapa penyeludupan di beberapa daerah, antara lain, penyeludupan 36 satwa liar dilindungi oleh kapal Vietnam pada 20 Desember 2022 serta penyeludupan 45 kilogram sabu di Pantai Meuraksa, Lhokseumawe Aceh pada 24 Desember yang disebut aparat keamanan akan didistribusikan untuk perayaan Tahun Baru 2023.

"Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyeludupan maupun kegiatan ilegal di laut," kata Ali.

Tugas tak mudah

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat Ali layak menjabat KSAL untuk menggantikan Yudo, tapi menilai akan memiliki tantangan tak mudah dalam menjaga kedaulatan perbatasan laut Indonesia seperti diinstruksikan Jokowi.

Pasalnya Indonesia masih kekurangan personel dan alutsista laut untuk mengamankan wilayah perairan yang luas sementara di sisi lain dinamika kawasan terus meningkat.

Fahmi merujuk rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan serta keberadaan kerja sama trilateral AUKUS yang diteken Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kerja sama tersebut memungkinkan Australia memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan jelajah bawah laut yang sulit terdeteksi.

"AUKUS, misalnya, dapat memicu eskalasi konflik sewaktu-waktu. Jadi Ali, semestinya menyiapkan strategi penangkalan yang bisa mengantisipasi dinamika lingkungan strategis tersebut di masa depan," kata Fahmi kepada BenarNews.

"Tugas yang tidak akan mudah meski ia berpengalaman dalam jabatan dan penugasan seperti menjadi komanda kapal satuan pemukul dan memimpin armada lain-lain."

Berdasar data Badan Informasi Geospasial per 2021, Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 180 kilometer

Ihwal kekurangan alutsista dan personel ini sempat pula disuarakan Yudo Margono kepada sejumlah perwira tinggi AL di Jakarta pada Senin kemarin (26/12), sebelum menyerahkan jabatan KSAL.

Kala itu, Yudo menyebut AL memiliki alutsista yang "sudah tua" sehingga target pemenuhan minimum essential force (MEF) AL baru akan bisa mencapai 80-85 persen pada 2024 --alih-alih sesuai target 100 persen..

Per 2022, Yudo menyebut MEF AL baru mencapai 60 persen.

"Untuk 100 persen (MEF) saya kira agak sulit karena ada unsur-unsur kita yang sudah tua," kata Yudo, dikutip dari Kompas.com.

MEF merupakan standar pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan yang dicanangkan pemerintah sejak 2010, dalam upaya modernisasi militer Indonesia.

MEF mengacu kepada empat elemen yakni peningkatan sumber daya manusia serta alutsista, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, serta anggaran. Secara umum, capaian MEF TNI semua matra per 2022 tercatat 61,48 persen serta ditargetkan mencapai 70 persen pada 2024.

Pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan AL memiliki alutsista yang terlalu beragam sehingga perawatan menjadi sulit dan kompleks sedangkan anggaran pertahanan dan militer tidak sebesar negara lain, kendati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menambah bujet belanja militer dan pertahanan dalam lima tahun terakhir.

Total anggaran pertahanan dan militer pada 2022 tercatat sebesar Rp151 triliun.

Maka, ia pun menyarankan Ali untuk menyusun daftar alutsista prioritas serta sesuai dengan wilayah Indonesia sehingga beban biaya perawatan dapat dikurangi. Dengan keberadaan daftar tersebut, usia alutsista pun dapat diperpanjang karena dirawat dengan baik, terang Anton.

"Dengan demikian, proses perawatan dan pemeliharaan tak lagi berbasis selera, tapi data yang akurat," kata Anton kepada BenarNews, seraya menambahkan bahwa daftar tersebut membuat proses peremajaan alutsista lebih terarah karena sesuai daftar kebutuhan.

Sementara anggota Komisi Pertahanan DPR Christina Aryani meminta Ali untuk serius membenahi disiplin tentara, menyusul masih banyak kasus anggota TNI AL yang terlibat dalam perbuatan ilegal seperti penyeludupan.

"Kasus KRI dimanfaatkan untuk membawa satwa langka seperti di Papua tidak boleh terjadi lagi. KSAL harus memastikan disiplin prajurit berjalan baik," kata Christina dalam keterangan diterima. (BenarNews)