Komisi V DPRP Lakukan Kunjungan Kerja ke SMKN 4 Jayapura di Koya Barat
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna melakukan pengawasan bidang pendidikan, maka Komisi V DPRP melakukan Kunjungan Kerja ke SMK Negeri 4 Jayapura di Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Dalam kunjungan Kerja Komisi V DPRP di SMKN 4 Jayapura pihak sekolah meminta agar aset PON XX berupa Asrama yang digunakan untuk penginapan atlet pada perhelatan PON XX Papua dapat diserahkan kepada pihak sekolah.
“Sampai sekarang, asrama itu belum diserahkan. Jadi, kami belum bisa menggunakan asrama tersebut,” tegas Aman Mustaki, Guru SMKN 4 Jayapura kepada Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa dan rombongan, Selasa, (24/05/2022)
Dikatakan Aman bahwa sejalan dengan akan dibukanya pendaftaran penerimaan murid baru SMKN 4 Jayapura, tentu sekolah sangat membutuhkan asrama untuk menampung siswa baru dan lama yang 90 perseOrang Asli Papua (OAP).
“Kami menerima siswa baru tahun ini. Permasalahannya sampai sekarang asrama yang telah direhab oleh PB PON tahun lalu, hingga kini belum diserahkan ke kami, sehingga belum bisa digunakan,” tandasnya.
Selain masalah Asrama, para guru SMKN 4 Jayapura juga mengeluhkan adanya pungutan biaya untuk program prakering atau PKL bagi siswanya di sejumlah Balai Pembibitan Waena sebesar Rp 800 ribu per siswa.
“Selama prakering di Balai Pembibitan atau Balai Benih di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua, diminta biayai Rp 800 ribu. Kasihan anak-anak kita, karena untuk membayar komite saja, ada yang 17 bulan tidak dibayar. Padahal, setiap bulannya hanya Rp 100 ribu saja, sehingga mau bayar prakering tidak mampu,” bebernya
Tidak hanya itu, kata perwakilan Guru SMKN 4 Jayapura juga kekurangan dokter hewan dan juga peralatan praktek modern.
'Kami juga terbatas dokter hewan dan peralatan praktek modern, untuk itu kami minta Komisi V DPR Papua bisa menfasilitasi penambahan dokter hewan, terutama dokter hewan Orang Asli Papua dan juga peralatan praktek modern, misalnya untuk peternakan. Kami justru kalah dengan para peternak atau petani,” bebernya.
Menanggapi beberapa aspirasi Guru SMKN 4 Jayapura tersebut, Ketua Komisi V DPRP Timiles Yikwa, SE menegaskan menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya.
“Aspirasi ini kami terima dan akan segera menindaklanjuti, seperti aspirasi terkait Asrama yang belum diserahkan oleh PB PON maupun Disorda Papua, kami harap dalam waktu dekat akan diserahkan, karena memang Disorda juga mau menyerahkan aset kepada penerima manfaat akhir dari venue PON termasuk asrama yang telah dibangun,” ujarnya
Dikatakan politisi PAN Papua ini bahwa mengingat Asrama SMKN 4 Jayapura ini akan digunakan oleh para siswa SMK baik siswa baru maupun siswa lama yang hampir 90 persen lebih adalah anak Orang Asli Papua yang berasal dari berbagai kabupaten, yang jauh dari orang tua, sehingga membutuhkan asrama.
“Kami akan dorong dan minta Disorda Papua untuk segera serahkan Asrama kepada pihak sekolah, sebelum tahun ajaran baru," ujarnya.
Sementara untuk perlengkapan peralatan sekolah maupun keluhan adanya pungutan untuk siswa yang prakering atau PKL, Timiles Yikwa mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR Papua, lantaran OPD itu merupakan mitra mereka untuk menfasilitasi dalam mencari solusi.
"Kami akan sampaikan kepada Komisi II DPR Papua untuk menindaklanjuti keluhan siswa PKL yang diminta membayar Rp 800 ribu, yang rinciannya tidak jelas. Itu tujuannya apa, apalagi per siswa, tentu sangat memberatkan. Padahal, UPT itu milik pemerintan,sehingga jika sudah disiapkan, kalau siswa mau PKL disitu diterima saja dan tidak perlu dipungut biaya, apalagi anak Papua yang diperlakukan begitu,” Pungkasnya (HumasDPRP)