Ende Johana Surya Minta 69 Desa di Tanimbar Kumpul Dokumen Persyaratan Dana Desa
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD) meminta 69 desa di Tanimbar untuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Masih terdapat 69 desa lagi di Tanimbar yang belum menerima transfer Dana Desa untuk keperluan BLT bulan pertama. Hal ini terjadi karena desa-desa tersebut belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke Pemda yang kemudian akan diteruskan ke KPPN Saumlaki,” kata Kepala KPPN Saumlaki, Ende Johana Surya kepada Lelemuku.com pada Rabu, 31 Maret 2021.
Ia menyebutkan pelaksanaan penyaluran DD tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya dan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
Penyaluran DD dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan pada tahap I sebesar 40% dari pagu desa dengan rincian 40% dari pagu DD setiap desa dikurangi 8% earnmark untuk kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan ke satu sampai dengan bulan ke lima.
Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
Tahap II sebesar 40% dari pagu desa dengan rincian 40% dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret.
“Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juli untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan buan kesepuluh,” sebut Ende.
Tahap III sebesar 20% dari pagu desa dengan rincian 20% dari pagu DD setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
Terdapat juga penyaluran dana desa dengan status Desa Mandiri, penyaluran tersebut dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dari pagu desa dengan rincian 60% dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari.
“Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh,” lanjutnya.
Tahap II sebesar 40% dari pagu desa dengan rincian 40% dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret.
Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
“Desa mandiri merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa,” tutup Ende.
Sementara itu, KPPN Saumlaki telah menyalurkan DD yang akan digunakan untuk pembayaran BLT sebesar Rp.300 ribu per KK kepada 11 desa di wilayah Tanimbar, dengan rincian Desa Atubul Da sebesar Rp.41.400.000, Desa Latdalam sebesar Rp.30 juta, Desa Lelingluan sebesar Rp.60.900.000, Desa Namtabung sebesar Rp.40.500.000.
Desa Sangliat Dol sebesar Rp.18.600.00, Desa Watmasa sebesar Rp.21.900.000, Desa Arui Das sebesar Rp.24.600.000, Desa Kelaan sebesar Rp.28.500.000, Desa Ritabel sebesar Rp.50.400.000, Desa Wabar sebesar Rp.18 juta dan Desa Watidal sebesar Rp.373.800.000. (Laura Sobuber)