SMRC Nilai Partai Demokrat Prioritaskan Suara di Pemilu Legislatif
pada tanggal
14 September 2018
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Keputusan untuk memberikan kelonggaran bagi kader didaerah yang ingin mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden pada2019 yang akan datang, diputuskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan 34 DPD Partai Demokrat baru-baru ini.
Dalam rapat itu, kader di 23 provinsi meminta Demokrat berkoalisi dengan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Kader di tujuh propinsi menyatakan masih berada di tengah-tengah, sementara empat provinsi lainnya seperti Papua dan Sulawesi Utara menyatakan ingin berkoalisi dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.
Demokrat tambahnya akan fokus untuk memperjuangkan partainya masuk dalam parlemen.
Menurutnya jika Partai Demokrat bersikukuh hanya mengkampanyekan pasangan Prabowo-Sandi didaerah-daerah pemilihan yang jelas mendukung pasangan Jokowi- Ma’ruf maka akan sulit memenangkan suara di daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila partai Demokrat berkampanye didaerah di mana pasangan Prabowo-Sandi kuat maka hal itu akan menguntungkan bagi partai tersebut.
Hal ini tambahnya merupakan dampak dari pemilu pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan secara serentak.
"Sebagai partai yang tidak mempunyai capres dan cawapres, tentu saja prioritas Demokrat adalah memenangkan partainya terlebih dahulu. Maka di sejumlah dapil, Demokrat melihat tidak menguntungkan untuk mengkampanyekan Prabowo, maka mereka tidak akan mengkampanyekan itu. 'Kan tidak ada keuntungannya. Beda jika Partai Demokrat punya calon seperti AHY menjadi cawapres," kata Djayadi.
Djayadi mengatakan sikap Partai Demokrat ini bisa mempengaruhi suara Prabowo Subianto- Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019, terutama didaerah-daerah yang pada pemilihan presiden 2014 merupakan basis Prabowo, namun kini beralih mendukung Jokowi. Ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, ujarnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang juga sekaligus tokoh didaerah tersebut kini mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf, padahal NTB sebelumnya merupakan basis Prabowo.
Sejumlah kader Partai Demokrat yang berbeda sikap dengan keputusan mejelis tinggi partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga antara lain Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Gubernur Banten Wahiddin Halim.
Meski demikian lanjut Djayadi seberapa besar terpengaruh keputusan Partai Demokrat pada perolehan suara pasangan Prabowo - Sandi bergantung pada seberapa kuat pengaruh tokoh tersebut atau seberapa aktif tokoh itu mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Menurut Djayadi, posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai juru kampanye pasangan Prabowo-Sandi akan memberikan pengaruh cukup signifikan, terutama di daerah basis Jokowi.
"Apakah SBY berkampanye didaerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Aceh atau Jawa Barat yang Prabowo cukup kuat untuk memenangi Jokowi. Kalau SBY juga berkampanye didaerah-daerah yang Jokowi kuat mungkin itu akan mempengaruhi suara Demokrat di bawah," kata Djayadi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak mempermasalahkan sikap Partai Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.Menurutnya hal itu merupakan urusan internal.
Fadli Zon menegaskan keyakinannya pada komitmen Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi.
"Komitmen pak SBY itu kita pegang dan juga disampaikan oleh beliau tetap solid mendukung, cuma cara setiap partai politik berbeda-beda. Kalau Gerindra kalau sudah diputuskan oleh dewan pembina itu langsung saya dengar saya taat kira-kira gitu. Satu komando. Itu mekanisme internal yang perlu kita hargai, ada yang lebih longgar, demokratis silahkan saja," kata Fadli Zon.
Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan dukungan dari kader Demokrat bukan karena adanya perekrutan tetapi karena para kader ini terkesan dengan kepemimpinan Joko Widodo. (VOA)