Sinergi Program Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara Terus Dibangun
pada tanggal
31 Mei 2018
TERNATE, LELEMUKU.COM - Penataan Ruang yang dituangkan melalui program dan anggaran diharapkan mencapai prioritas yang tepat secara spasial sehingga pembangunan dan perizinan dilakukan sesuai peruntukan di dalam Rencana Tata Ruang di Provinsi Maluku Utara.
Hal ini diungkapkan Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan dalam Rapat Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Ternate (24/5).
"Himbauan yang paling penting adalah kesinergisan program pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan oleh pusat dan daerah," ungkap dia.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara, satuan vertikal pemerintah pusat, OPD tingkat provinsi dan OPD di lingkungan Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai sebagai dukungan terhadap kegiatan sinkronasi program di kawasan perbatasan negara dan monitoring evaluasi.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara M. Syahrir menegaskan bahwa proses pelaksanaan sinkronasi program sangat penting demi penataan ruang dan penataan tanah yang baik di masa mendatang.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara Adi Kahar mengatakan lokus-lokus pengembangan yang menjadi pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi dan PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai perlu didukung rencana infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.
Ditambahkannya, wilayah-wilayah yang berpotensi namun belum terekspose karena keterbatasan infrastruktur seperti di Kepulauan Widi dan Pulau Obi.
“Selain itu wilayah yang sudah dikembangkan fasilitas konektifitas namum belum berkembang dikarenakan belum terbangunnya pembangkit listrik seperti di Halmahera Tengah adalah salah satu contoh permasalahan ketidaksinergisan program pembangunan,” ujar Adi.
Inti dari kegiatan rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan membagi peserta menjadi dua desk yaitu bagian sinkronasi program dan bagian monitoring dan evaluasi. (HumasBPN)