Meski Dilanjutkan, Petrus Fatlolon Komitmen Tolak HPH
pada tanggal
07 Desember 2017
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menyatakan pihaknya akan selalu komitmen dan bersikap tegas untuk menolak pengelolaan Hak Penggunaan Hutan (HPH) di Pulau Yamdena, meski pemerintah pusat memberikan putusan yang berbeda.
“Kami sudah tegas, salah satunya dengan menghentikan sementara operasional perusahaan. Saya tidak ingin berbohong kepada masyarakat, saya katakan apa adanya bahwa Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan surat bahwa operasional HPH tetap dilanjutkan,” ungkap Bupati Fatlolon kepada wartawan diruang kerjanya pada Selasa (5/12)
Dikatakan dirinya sebagai bupati tidak memiliki kewenangan untuk menutup perusahaan. Namun dirinya memiliki tanggung jawab moral atas aspirasi warga Tanimbar yang menuntut agar alamnya dapat terlindungi dari ancaman perusakkan alam yang semakin hari terus bertambah parah.
“Kalau dikaji dari aspek aturan saya tidak punya kewenangan untuk menutup, karena kewenangan itu sudah dialihkan ke provinsi dan ijinnya dari Kemeterian Kehutananan dan Lingkungan Hidup,” tutur dia.
Ia mengakui bahwa hal yang memprihatinkan ini sudah diupayakan untuk dapat dihentikan, namun pemerintah pusat memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat Tanimbar.
“Hal ini sangat menyedihkan, sungguh keputusan Menteri Kehutanan ini tidak sejalan dengan hati nurani orang Tanimbar yang menghendaki untuk jangan ada lagi penebangan pohon dalam jumlah besar dan export dalam bentuk gelondongan,” tutur dia.
Dengan menjelaskan bahwa, visi dan misinya untuk memberdayakan masyarakat MTB dalam bebagai hal, termasuk dengan mengelola sendiri hasil alam termasuk kayu yang ada di Pulau Yamdena.
“Mestinya kita sendiri yang ekspor kayu tersebut dalam barang jadi, sehingga ada penciptaan lapangan kerja didaerah dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesejetaraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan ekonomi daerah,” tutur dia.
Ia menyatakan keputusan untuk melanjutkan operasional HPH melalui PT Karya Jaya Berdikari ini sangat disayangkan pihaknya, dan dirinya berusaha untuk mencari peluang lain agar aspirasi warga guna menghentikan aktivitas merambah hutan Yamdena ini dapat dihentikan secara permanen.
“Ini keputusan yang menurut saya tidak berpihak terhadap masyarakat dan sangat menyedihkan. Dari sisi pemerintahan kabupaten tentu harus patuh terhadap keputusan provinsi dan kementerian. Tapi sebagai anak Tanimbar saya sedih dengan keputusan kementerian seperti ini, saya berharap nanti suatu hari bapak presiden akan membatalkan keputusan menteri tersebut dan kalau presiden sudah membatalkan saya kira tidak ada lagi yang mencoba untuk main-main disana,” ujar dia.
Ia berharap ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanimbar, dirinya akan mengangkat permasalahan HPH ini.
“Supaya kalau boleh bapak presiden mengambil sikap tegas HPH ditutup permanen walaupun Kementerian Kehutanan mengijinkan untuk HPH terus beroprasi di Bumi Duang Lolat ini,” ujar dia. (Albert Batlayeri)
“Kami sudah tegas, salah satunya dengan menghentikan sementara operasional perusahaan. Saya tidak ingin berbohong kepada masyarakat, saya katakan apa adanya bahwa Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan surat bahwa operasional HPH tetap dilanjutkan,” ungkap Bupati Fatlolon kepada wartawan diruang kerjanya pada Selasa (5/12)
Dikatakan dirinya sebagai bupati tidak memiliki kewenangan untuk menutup perusahaan. Namun dirinya memiliki tanggung jawab moral atas aspirasi warga Tanimbar yang menuntut agar alamnya dapat terlindungi dari ancaman perusakkan alam yang semakin hari terus bertambah parah.
“Kalau dikaji dari aspek aturan saya tidak punya kewenangan untuk menutup, karena kewenangan itu sudah dialihkan ke provinsi dan ijinnya dari Kemeterian Kehutananan dan Lingkungan Hidup,” tutur dia.
Ia mengakui bahwa hal yang memprihatinkan ini sudah diupayakan untuk dapat dihentikan, namun pemerintah pusat memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat Tanimbar.
“Hal ini sangat menyedihkan, sungguh keputusan Menteri Kehutanan ini tidak sejalan dengan hati nurani orang Tanimbar yang menghendaki untuk jangan ada lagi penebangan pohon dalam jumlah besar dan export dalam bentuk gelondongan,” tutur dia.
Dengan menjelaskan bahwa, visi dan misinya untuk memberdayakan masyarakat MTB dalam bebagai hal, termasuk dengan mengelola sendiri hasil alam termasuk kayu yang ada di Pulau Yamdena.
“Mestinya kita sendiri yang ekspor kayu tersebut dalam barang jadi, sehingga ada penciptaan lapangan kerja didaerah dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesejetaraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan ekonomi daerah,” tutur dia.
Ia menyatakan keputusan untuk melanjutkan operasional HPH melalui PT Karya Jaya Berdikari ini sangat disayangkan pihaknya, dan dirinya berusaha untuk mencari peluang lain agar aspirasi warga guna menghentikan aktivitas merambah hutan Yamdena ini dapat dihentikan secara permanen.
“Ini keputusan yang menurut saya tidak berpihak terhadap masyarakat dan sangat menyedihkan. Dari sisi pemerintahan kabupaten tentu harus patuh terhadap keputusan provinsi dan kementerian. Tapi sebagai anak Tanimbar saya sedih dengan keputusan kementerian seperti ini, saya berharap nanti suatu hari bapak presiden akan membatalkan keputusan menteri tersebut dan kalau presiden sudah membatalkan saya kira tidak ada lagi yang mencoba untuk main-main disana,” ujar dia.
Ia berharap ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanimbar, dirinya akan mengangkat permasalahan HPH ini.
“Supaya kalau boleh bapak presiden mengambil sikap tegas HPH ditutup permanen walaupun Kementerian Kehutanan mengijinkan untuk HPH terus beroprasi di Bumi Duang Lolat ini,” ujar dia. (Albert Batlayeri)