Warga Padua dan Sigad Tuntut Ijazah SD YPPK Kalwa yang Tertahan

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Masyarakat Kampung Padua dan Kampung Sigad, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menyuarakan kekecewaan mendalam atas belum adanya kepastian terkait penerbitan ijazah bagi lulusan SD YPPK Kalwa Padua. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu (18/7/2026), warga mendesak Pemerintah Daerah untuk segera bertindak.

Salah satu persoalan paling mendesak adalah belum diterbitkannya ijazah bagi lulusan SD YPPK Kalwa Padua tahun 2024 dan 2025. Sekolah swasta yang terletak di Kampung Padua dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke ini diketahui memiliki akreditasi C. Warga mengklaim sekitar 66 siswa yang telah menyelesaikan ujian hingga kini belum menerima dokumen penting tersebut, sehingga menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan maupun mengurus berbagai keperluan administrasi.

Selain masalah ijazah, masyarakat juga menyoroti ketidakjelasan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai “tidak nyata” di sekolah tersebut. Di Papua, persoalan dana BOS yang bermasalah bukanlah hal baru. Sebelumnya, dugaan penggelapan dana BOS pernah memicu konflik internal hingga terhentinya proses belajar mengajar di sejumlah sekolah di wilayah tersebut.

Masyarakat Kampung Padua dan Sigad bahkan menyatakan akan menutup sekolah SD YPPK Kalwa Padua sebagai bentuk protes jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Mereka mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Wakil Bupati, untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan serta langkah penyelesaiannya.

“Harapan kami sederhana: penuhi hak anak-anak kami, dengarkan suara masyarakat, dan buktikan bahwa pemerintah hadir untuk seluruh rakyat, termasuk masyarakat Kampung Padua dan Sigad,” demikian pernyataan warga. Mereka berkomitmen untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. (Evu)