PTUN Jayapura Gelar Sidang Kedua Gugatan Masyarakat Adat Malind terhadap SK Bupati Merauke

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura kembali menggelar sidang gugatan masyarakat adat Malind Kabupaten Merauke terhadap Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan Kementerian Pertahanan RI.

Sidang kedua berlangsung tertutup pada Selasa (14/4/2026) dengan agenda pemeriksaan dan perbaikan gugatan (dismissal). Perkara terdaftar dengan nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura sejak 5 Maret 2026.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia bersama hakim anggota Irfan Amos Sampe dan Adjadam Riyange Zulfachmi.

Tim Advokasi Solidaritas Merauke melalui Sekar Banjaran Aji menyatakan bahwa majelis hakim menekankan pentingnya perbaikan aspek formil gugatan dan meminta sejumlah bagian diperjelas serta disempurnakan.

Majelis hakim juga menyoroti permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena aktivitas pembangunan jalan masih terus berjalan. Hakim meminta Kementerian Pertahanan RI diberitahu secara resmi dan diharapkan hadir dalam sidang berikutnya.

Hakim juga mendorong penggugat untuk memasukkan aspek perubahan iklim dalam argumentasi hukum guna memperkuat dalil gugatan.

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke, Antonius Victor Kaisiepo, menyatakan pihaknya siap memenuhi arahan majelis hakim dan tengah menyiapkan dokumen administrasi serta kronologi perkara bersama tim teknis.

Menurutnya, proses AMDAL telah dilakukan sebelum penerbitan SK Bupati Merauke pada 11 September 2025 sehingga secara prosedural dianggap telah sesuai.

Sidang lanjutan dijadwalkan pada 21 April 2026 dengan agenda penyampaian perbaikan gugatan dan kelengkapan dokumen. (Roe)