Tangkal Terorisme Digital, BNPT dan Densus 88 Perkuat Literasi Serta Perlindungan Anak

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polri terus diperkuat melalui pendekatan perlindungan anak, literasi digital, serta penguatan ketahanan masyarakat. Langkah sinergis ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun generasi muda yang adaptif sekaligus kebal terhadap infiltrasi radikalisme di ruang siber.

Akselerasi sinergi tersebut mengemuka dalam acara bedah buku berjudul Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (20/05/2026) sore. Agenda ini menghadirkan unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, psikolog, hingga pakar teknologi.

Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa membentengi masyarakat di era digital membutuhkan komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa. Keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman demi mendukung tumbuh kembang generasi muda.

Menurut Eddy Hartono, doktrin pencegahan yang berkelanjutan harus diperkuat lewat jalur pendidikan resmi, perluasan literasi digital, serta sistem deteksi dini berbasis komunitas. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepekaan untuk mengenali perubahan perilaku sosial dan mampu meresponsnya secara cepat dan tepat. Pendekatan humanis ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menempatkan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai kerja bersama lintas sektor.

Guna memaksimalkan gerakan di lapangan, BNPT terus mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), menggalakkan program berbasis komunitas, serta memperkokoh sistem edukasi literasi hingga ke tingkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., memberikan penekanan khusus pada aspek perlindungan anak dan penguatan ketahanan psikologis di tengah dinamisnya perkembangan ruang digital. Menurutnya, anak-anak harus diposisikan sebagai pihak yang wajib dilindungi dari paparan konten kekerasan.

Irjen Pol. Sentot Prasetyo menilai skema perlindungan akan jauh lebih efektif jika menggunakan metode pendekatan kolaboratif (collaborative approach). Pola ini menggabungkan peran aktif dari ekosistem terkecil seperti keluarga dan sekolah, hingga sokongan dari akademisi, komunitas, dan lembaga pemerintah.

Pandangan dari pucuk pimpinan antiteror tersebut mendapat dukungan penuh dari para akademisi dan praktisi yang hadir. Psikolog Forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai penguatan perlindungan psikologis menjadi instrumen krusial di tengah pergeseran pola interaksi generasi z dan alfa saat ini. Sementara itu, pakar hukum Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., mengingatkan agar setiap implementasi kebijakan kontraterorisme tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta bersandar pada bukti ilmiah yang inklusif.

Dari sudut pandang klinis, psikolog Dra. Adityana Kasandra Putranto menekankan pentingnya membangun ketahanan mental dan menyediakan dukungan lingkungan yang sehat sebagai faktor protektif utama bagi remaja. Di sisi lain, pakar teknologi Dr. Ismail Fahmi menyoroti pentingnya edukasi publik berbasis data makro agar masyarakat luas dapat menyaring informasi di dunia maya secara lebih bijak.

Diskusi interaktif ini mengkristalisasi satu pesan utama bahwa masa depan keamanan nasional sangat bergantung pada ketahanan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil. Sinergi antara BNPT, Densus 88, dan komponen sipil menjadi bukti nyata bahwa perang melawan terorisme modern tidak lagi sekadar bertumpu pada tindakan represif, melainkan melalui benteng pendidikan, literasi digital, dan kepedulian bersama. (Elo)