Pemprov Malut Gelar Forum Lintas OPD Bahas RKPD 2027, Fokus pada Layanan Dasar dan Hilirisasi

TERNATE, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Gamalama Ballroom, Hotel Bela Ternate, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Senin pagi (27/4/2026).

Forum dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari, M.Si, mewakili Gubernur Maluku Utara, dan dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Lingkup Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara, Kepala Bappeda/Bappelitbangda dari sepuluh kabupaten/kota, serta pejabat fungsional perencana se-Maluku Utara.

Mewakili Ketua Panitia, Angelia Yolanda Awa, S.E., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis penyusunan RKPD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. "Forum lintas perangkat daerah ini bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus membahas usulan aspirasi kabupaten/kota dengan perangkat daerah provinsi yang menjadi OPD tujuan usulan," ujarnya.

Disebutkan, seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara telah selesai dan sukses menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Hasil Musrenbang tersebut menjadi bahan utama dalam forum ini. "Kami memberi ruang kepada Bappeda kabupaten/kota untuk menyampaikan isu-isu strategis hasil Musrenbang sesuai kewenangan provinsi. Harapannya OPD provinsi dapat menyerap informasi ini untuk penguatan perencanaan 2027," tambahnya.

Panitia juga melaporkan agenda forum meliputi pemaparan arah kebijakan RKPD 2027, sinkronisasi program prioritas nasional-daerah, serta desk pembahasan program OPD provinsi dengan Bappeda kabupaten/kota. Forum diikuti 250 peserta dari unsur provinsi dan kabupaten/kota.

Membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara, Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. "Proses pembangunan akan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi publik pada semua tahapan. Tidak hanya untuk memenuhi amanat regulasi, tetapi agar hasilnya menjadi milik dan tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Tema RKPD 2027 adalah "Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi, dan Hilirisasi Sumber Daya Alam." Lima prioritas daerah tahun 2027 meliputi: akselerasi pemenuhan layanan dasar; percepatan konektivitas wilayah; akselerasi pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi sumber daya alam; peningkatan reformasi birokrasi dan inovasi dengan target Indeks Inovasi Daerah Maluku Utara masuk lima besar nasional; serta membangun ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Asisten II mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk menghentikan praktik perencanaan copy-paste, perencanaan berbasis keinginan, dan yang tidak berbasis data. "Prinsip integrasi dan kolaborasi adalah harga mati. Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Apa yang direncanakan provinsi harus menyambung dengan kebutuhan kabupaten/kota dan selaras dengan arah kebijakan nasional," tegasnya.

Ia menambahkan, meski Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi 34 persen dan potensi sumber daya alam yang luar biasa, hal itu tidak berarti jika disparitas wilayah, kemiskinan, dan pengangguran masih tinggi. "Jangan bangga dengan angka indah di atas kertas sementara masyarakat masih mengeluhkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar," ujarnya.

Menutup sambutan, Asisten II menginformasikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah pada 7 Mei 2026 dan Musrenbang RKPD Provinsi pada 8 Mei 2026. Ia berharap para bupati dan wali kota se-Maluku Utara dapat hadir. (Evu)