Densus 88 AT Polri Tangkap Delapan Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulawesi Tengah

PALU, LELEMUKU.COM – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan operasi penindakan tegas dengan menangkap delapan orang terduga teroris jaringan Jamaah Anshoru Daulah (JAD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Para tersangka tersebut diketahui terafiliasi dengan jaringan teror global ISIS.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri, KBP Mayndra Eka Wardhana, mengungkapkan bahwa operasi penangkapan berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026, dini hari antara pukul 01.30 hingga 03.30 WITA. Penangkapan dilakukan secara serentak di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong.

“Densus 88 AT Polri telah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap delapan orang jaringan Jamaah Anshoru Daulah yang terafiliasi kepada jaringan global ISIS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar KBP Mayndra Eka Wardhana dalam keterangan resminya.

Adapun identitas para terduga teroris yang diamankan di Kabupaten Poso adalah R (32), AT (29), RP (32), dan ZA (37). Sementara itu, empat tersangka lainnya yang ditangkap di Kabupaten Parigi Moutong berinisial A (43), A (46), S (47), dan DP (39).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kedelapan tersangka diduga kuat terlibat aktif dalam penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial. Mereka memanfaatkan ruang digital untuk mengunggah dan membagikan konten radikal berupa gambar, tulisan, maupun video guna memengaruhi masyarakat.

Selain aktivitas propaganda digital, tim penyidik saat ini tengah mendalami keterlibatan para tersangka dalam aktivitas terorisme lainnya serta memetakan peran masing-masing dalam struktur jaringan tersebut.

“Densus 88 AT Polri masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap kedelapan tersangka tersebut,” tambah KBP Mayndra menekankan komitmen Polri dalam memutus rantai radikalisme.

Penangkapan ini menegaskan langkah berkelanjutan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap konten radikal di media sosial dan mendukung upaya kepolisian dalam melindungi negara dari ancaman aksi teror. (Roe)