Aloisius Giyai, Paparkan Tujuh Aspek Riset Kontekstual LPPM Unika Fajar Timur Papua di Tanah Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik (Unika) Fajar Timur Papua, Dr. drg. Aloisius Giyai, M.Kes memaparkan tujuh aspek strategis riset kontekstual di Tanah Papua dalam wawancara eksklusif, Senin (4/5/2026).

Aloisius menjelaskan bahwa LPPM Unika Fajar Timur Papua memiliki posisi unik karena berada di wilayah dengan keragaman budaya, dinamika politik, dan tantangan ekologi yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Menurutnya, LPPM tidak boleh hanya berfungsi sebagai unit administratif pengelola proposal, tetapi harus menjadi pusat riset kontekstual, pemberdayaan masyarakat adat, serta jembatan dialog antara ilmu pengetahuan, gereja, pemerintah, dan komunitas lokal.

Ketujuh aspek yang menjadi fokus LPPM meliputi etnografi sosial budaya, kondisi politik Papua, hukum dan hak asasi manusia, iman dan moral filsafat, sosial ekonomi, teknologi tepat guna, serta ekologi dan lingkungan hidup. Aloisius menegaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar hasil penelitian dan pengabdian benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan sekadar memenuhi target administratif kampus.

"LPPM Unika Fajar Timur Papua harus menjadi pusat kajian strategis Papua, motor pengabdian masyarakat, jembatan dialog sosial, serta penggerak inovasi kontekstual bagi Tanah Papua. Dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal, menjunjung keadilan, memperkuat ekonomi rakyat, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan menjaga lingkungan hidup, LPPM dapat membawa universitas ini menjadi perguruan tinggi yang relevan, bermartabat, dan sungguh hadir bagi masyarakat Papua," ujar Aloisius.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam aspek etnografi, LPPM tengah membangun pusat dokumentasi budaya Papua dan penelitian bahasa daerah yang terancam punah. Dalam aspek politik, LPPM berwenang menyelenggarakan forum dialog kampus dan riset kebijakan otonomi khusus. Sementara dalam aspek hukum, LPPM berencana membentuk klinik bantuan hukum kampus untuk membantu masyarakat adat menyelesaikan sengketa tanah ulayat secara damai.

Di bidang iman dan moral, sebagai universitas Katolik, LPPM akan menyelenggarakan sekolah kepemimpinan etis Papua serta dialog lintas agama untuk perdamaian sosial. Dalam aspek sosial ekonomi, LPPM membangun inkubator bisnis kampus yang melatih mahasiswa dan masyarakat dalam pemasaran digital dan koperasi kampung. Untuk teknologi, LPPM mendorong teknologi tepat guna seperti pengolahan sagu dan pengeringan hasil perikanan. Di bidang ekologi, LPPM fokus pada pemetaan tanah adat dan konservasi hutan berbasis komunitas.

"Kami tidak ingin penelitian hanya berhenti di rak perpustakaan. Kami ingin riset tentang pupuk organik diterapkan petani, riset kesehatan dipakai puskesmas, dan riset hukum adat membantu penyelesaian konflik. Itu sebabnya kami membangun jejaring kemitraan dengan keuskupan, pemerintah daerah, lembaga adat, rumah sakit, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil," tambah Aloisius.

Ia juga menekankan bahwa LPPM memiliki wewenang menyusun peta jalan riset Papua, menetapkan prioritas hibah internal untuk isu-isu Papua, serta menerbitkan jurnal kajian Papua. Evaluasi dampak pengabdian masyarakat dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program. (Laura)