Hasan Achmad Paparkan Enam Sektor Prioritas Pembangunan Kaimana di Rapat Kerja Bupati Papua Barat

MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si tampil pertama memaparkan program strategis pembangunan daerah dalam Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat, Kamis (16/4/2026).

Bupati Hasan Achmad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Ia menyoroti enam sektor utama pembangunan, yaitu pertanian, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat kampung, perdagangan dan UMKM, serta afirmasi ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor pertanian, komoditas pala menjadi unggulan dengan peningkatan luas areal tanam dari 12.296 hektare pada 2024 menjadi 13.016 hektare pada 2025. Produksi pala juga naik dari 542 ton menjadi 702 ton. Sementara produksi padi mencapai 7,50 ton pada 2025. Komoditas ketahanan pangan seperti kelapa, pisang, sukun, dan kopi juga menunjukkan perkembangan positif.

Di bidang pendidikan, Pemkab Kaimana mengusulkan pembangunan sekolah rakyat dengan dua opsi lokasi. Lokasi di Sisir dinilai lebih strategis karena memiliki lahan seluas 13 hektare yang sudah bersertifikat dan siap dibangun.

Pada sektor infrastruktur, capaian pembangunan rumah layak huni mencapai 2.456 unit selama periode 2021–2025. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan lanjutan pada 2027–2029 serta program stimulan swadaya dan rumah khusus korban bencana. Bupati juga mengajukan intervensi anggaran provinsi untuk perbaikan permanen ruas jalan Hailar–Bumsur dan Lobo–Werua yang rusak parah.

Dalam pemberdayaan masyarakat kampung, program Transformasi Ekonomi Akar Rumput (TEKAD) telah dijalankan di lebih dari 35 kampung di tujuh distrik sejak 2023, termasuk pengembangan demplot pertanian dan rumah inovasi teknologi desa.

Pemkab Kaimana juga mendorong digitalisasi desa melalui pemetaan RIPARKAB 2026–2045 dan perluasan akses internet yang kini menjangkau 74 dari 84 titik.

Di sektor perdagangan dan UMKM, tercatat 9 UMKM telah memiliki perizinan berbasis risiko, 43 sertifikat halal diterbitkan, dan lebih dari 10 proses perizinan sedang berjalan. Produk lokal seperti olahan sagu, kerupuk ikan, abon, dan minyak kelapa menjadi fokus hilirisasi. Pemerintah juga mengidentifikasi kebutuhan peralatan produksi seperti mesin vacuum, spinner peniris minyak, dan hand sealer.

Bupati Kaimana menegaskan komitmen daerah dalam mendukung afirmasi ekonomi bagi pelaku usaha Orang Asli Papua melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berpihak pada pelaku usaha lokal serta program pemberdayaan OAP.(Roe)