Gubernur Papua Selatan Dorong Pendataan OAP dan Karyawan untuk Tingkatkan APBD

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pendataan penduduk, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan, guna meningkatkan akurasi data kependudukan dan berdampak pada besaran anggaran daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat memimpin rapat secara daring bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, masih banyak penduduk, terutama karyawan perusahaan, yang belum terdata secara baik. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Perhitungan dana perimbangan dari Kementerian Keuangan salah satunya berdasarkan jumlah penduduk. Kalau data tidak akurat, maka berdampak pada kecilnya APBD,” ujar Apolo.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), selain luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Karena itu, validitas data harus menjadi perhatian serius.

“Kalau kita punya data yang valid dan akurat, maka peluang peningkatan APBD juga akan lebih besar,” katanya.

Gubernur juga menyoroti adanya perbedaan signifikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Asmat antara Pemilu Februari 2024 dan Pilkada beberapa bulan setelahnya.

“DPT sebelumnya 82 ribu, lalu turun jadi 60 ribu. Ini harus dijelaskan, ke mana 20 ribu data tersebut,” tegasnya.

Ia meminta Dinas Dukcapil berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), KPU, dan Bawaslu untuk memastikan sinkronisasi data kependudukan.

Selain berdampak pada fiskal, data penduduk yang akurat juga berpengaruh pada representasi politik, seperti jumlah kursi legislatif, serta penyaluran program berbasis dana otonomi khusus agar tepat sasaran.

“Tanpa data yang valid, kita hanya meraba-raba dalam menyusun program untuk OAP,” ujarnya.

Gubernur juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung kegiatan pendataan tersebut.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, dr. Benedicta C.Herlina Rahangiar, menegaskan pentingnya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan.

“Pembangunan puskesmas dan pustu sangat bergantung pada jumlah penduduk. Selain itu, masih banyak pasien di rumah sakit yang belum memiliki KTP,” ungkapnya.

Ia menambahkan, data kependudukan juga berpengaruh terhadap pembiayaan BPJS Kesehatan serta distribusi layanan kesehatan di wilayah Papua Selatan.

Pemerintah provinsi berharap langkah pendataan ini dapat memperkuat basis perencanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Roe)