Jokowi Resmikan Kawasan Industri Raksasa Hijau Bulungan, Klaim Terluas di Dunia

BULUNGAN, LELEMUKU.COM - Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Selasa (21/12/2021) meresmikan kawasan industri yang akan menjadi wilayah penghasil energi dan produk ramah lingkungan dengan didukung investor asal China dan Uni Emirat Arab.

Kawasan Industri Hijau Indonesia berdiri di atas lahan seluas maksimal 30.000 hektare yang membentang di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan direncanakan menjadi yang terluas di dunia, kata pemerintah.

Konstruksi proyek itu membutuhkan pendanaan senilai U.S.$132 miliar atau setara Rp1.885 triliun dan direncakanan bisa selesai pada 2024, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Pandjaitan.

Tahap pertama kawasan ini akan dibangun di lahan seluas 16.400 hektare, kata Jokowi Jokowi dalam acara peresmian kawasan industri hijau yang disiarkan langsung melalui YouTube.

“Ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir,” kata Jokowi.

“Akan muncul dari sini green aluminium, solar panel, industrial silicone. Semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, dari kawasan ini,” ujarnya.

Jokowi mengatakan proyek ini adalah kerjasama investor Indonesia, China dan Uni Emirat Arab dan akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir.

Kawasan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, kata Jokowi.

“Pendapatan kepada negara dalam bentuk, baik pajak atau pun nonpajak sehingga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, memperbaiki nanti kalau ekspor neraca perdagangan kita yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa menyelesaikan, dan tentu saja devisa akan masuk banyak kepada negara kita,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Luhut mengatakan setidaknya ada 10 investor besar dari China yang telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung proyek energi di kawasan ini.

“Mereka adalah investor yang telah terbukti memiliki track record investasi yang sangat baik dan telah menanamkan puluhan miliar dolar untuk melakukan hilirisasi nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini,” kata Luhut.

BenarNews telah menghubungi pejabat di Kemenkomarves untuk menelusuri siapa investor-investor besar yang dimaksud Luhut namun tidak mendapatkan respons.

Kendati demikian, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2019, mencatat fasilitas pengolahan smelter nikel di Indonesia memang didominasi investasi dari China.

Beberapa di antaranya terdapat di proyek smelter yang dijalankan oleh PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtue Dragon Industry, PT Huadi Nickel Alloy, dan PT Harita Nickel.

Terbaru, pada Mei 2021, perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt Co. mengatakan akan bermitra dengan produsen baterai kendaraan listrik EVE Energy dalam proyek nikel dan kobalt senilai U.S.$2,08 miliar atau setara Rp29,7 triliun di Pulau Halmahera, Maluku.

Di sisi lain, investor China juga sudah mulai membangun proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dari Sungai Kayan yang juga berada di area Kawasan Industri Hijau Indonesia.

Proyek yang dinamai Kayan Hydro Energy itu menargetkan produksi listrik berkapasitas 9.000 MegaWatt dengan dukungan pendanaan dari PowerChina (PCR) mencapai U.S.$17,8 miliar atau lebih dari Rp2,5 triliun.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), PCR adalah bagian dari Power Construction Corporation of China Ltd dan berlokasi di Beijing. PCR berdiri pada Juni 2012 dan bergerak dalam bidang proyek pembangkit listrik, minyak, sumber daya mineral, pengembangan real estate, dan lain-lain.

Luhut mengatakan kehadiran pembangunan PLTA di Kawasan Industri Hijau Indonesia memberi pengaruh besar pada kehadiran investor-investor lainnya.

“Pada awalnya sambutan biasa-biasa saja, namun menjelang akhir 2019, beberapa investor mulai merespon dengan sangat serius,” kata Luhut, merujuk tahun peletakan batu pertama proyek Kayan Hydro Energy.

“Dan ini dibutuhkan satu keberanian, kemampuan eksekusi yang baik serta kekuatan finansial yang besar untuk merealisasikan PLTA.”

Hilirisasi industri hijau

Jokowi mengatakan kehadiran kawasan hijau di Kalimantan Utara ini bakal mendukung upaya hilirisasi industri demi menggenjot perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor barang mentah.

“Yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi, sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita, karena kita menjualnya sudah dalam bentuk barang jadi. Inilah lompatan katak, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan,” kata Jokowi.

Fabby Tumiwa, pengamat energi sekaligus direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan yang harus menjadi prioritas pemerintah dari kehadiran kawasan industri ini bukan hanya seberapa besar hasilnya, tetapi komitmen hijau pada barang-barang produksi.

Bukan hanya itu, pemerintah juga perlu menyubsidi luas tutupan hijau yang hilang dari pembangunan kawasan industri seluas 30.000 hektare ini agar tidak semakin banyak karbon yang terlepas dari hutan Indonesia.

“Mimpinya Presiden kan membuat jadi kawasan yang benar-benar ‘hijau’, jadi semua yang diproduksi di situ harus ramah lingkungan dari hulu ke hilirnya, termasuk juga komitmen para investornya,” kata Fabby melalui sambungan telepon.

Fabby mengatakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang ketat untuk mendukung jalannya industri dari energi baru terbarukan di kawasan ini.

“Kontrolnya ada di pemerintah. Kalau kita bicara China, mereka di negaranya sebetulnya sangat konsisten untuk pengendalian polusi. Bahkan mereka punya standar industri yang terketat di dunia, mewajibkan industri-industri di sana untuk menekan penggunaan batu bara,” katanya.

“Jadi yang harus dilihat bagaimana regulasi lokalnya, apakah memang memberi dorongan atau kewajiban bagi investor yang masuk untuk patuh menerapkan teknologi terbaru yang paling efisien?”

Pemerintah menargetkan penanaman modal baik dari investor dalam dan luar negeri bisa mencapai Rp900 triliun pada tahun ini, yang kemudian dipatok naik kembali pada tahun depan menjadi Rp1.200 triliun dengan fokus pengembangan di luar Jawa.

Peningkatan target investasi itu sejalan dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi karpet merah bagi pelaku usaha dan investor. Untuk mendukung hal itu, Jokowi pada awal bulan Desember, turut meminta kepolisian untuk mengawal iklim investasi dari gangguan-gangguan keamanan.

Perintah serupa pun kembali disampaikan Jokowi pada seremonial kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

“Saya minta kepada Kapolda, kepada Kapolres, kepada Pangdam, kepada Kodim, Gubernur, Bupati, kawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman, sehingga investasi betul-betul segera bisa melakukan percepatan pembangunan di sini. Jangan sampai ada persoalan sekecil apapun,” kata Jokowi.  (Ronna Nirmala|benarnews)