Otorita Ibu Kota Nusantara Mengevaluasi Pembangunan Tahap Dua di Nusantara

NUSANTARA, LELEMUKU.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi berkala untuk mempercepat pembangunan fisik Tahap Dua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada Selasa (14/7/2026).

Pembangunan tersebut didukung oleh tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan investasi swasta. Melalui anggaran yang dikelola lembaga tersebut, terdapat 40 paket pekerjaan fisik dengan rincian sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam persiapan lelang.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik dengan capaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan dengan rincian 11 paket telah selesai dan satu paket masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan evaluasi yang berlangsung di Gedung Kemenko Satu ini bertujuan mewujudkan target wilayah tersebut sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Dari skema investasi swasta, hingga saat ini tercatat 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan rincian sembilan proyek selesai dan enam proyek dalam tahap konstruksi.

Adapun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memulai pembangunan 108 unit rumah tapak dan delapan menara rumah susun guna mendukung penataan kawasan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kualitas dalam proses pengerjaan fisik tersebut.

"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.

Forum monitoring ini juga menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan serta membahas berbagai kendala strategis di lapangan. (Evu)