Gubernur Papua Matius Fakhiri Mengusulkan Pengalihan ASN Pemprov ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Matius Fakhiri mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta pada Kamis (9/7/2026).

Usulan kolaborasi strategis tersebut dinilai sebagai solusi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur di Papua sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di wilayah timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengatasi tingginya jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Selain pengalihan aparatur sipil negara, pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan perdagangan lintas batas dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya Papua Nugini. Pengembangan ini memerlukan kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk penguatan pos lintas batas negara.

Pertemuan ini juga membahas pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan untuk mendukung program pertanian dan perkebunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Warga binaan tersebut nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan untuk memberikan bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyambut baik usulan-usulan tersebut dan menyatakan kesiapan kementeriannya untuk memberikan dukungan. Dukungan tersebut juga mencakup peningkatan peran serta peluang bagi putra-putri asli Papua untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Tentunya hari ini kami berterima kasih bisa sampai ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mendorong agar ASN kita bisa digeser menjadi ASN Kementerian Imigrasi," kata Matius Fakhiri.

"Kalau kita jual di Provinsi Papua saja, itu sudah bisa meningkatkan PAD. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengembangkan sampai ke kawasan Pasifik, termasuk PNG," ujar Matius Fakhiri.

"Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan. Ini menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat," ucap Matius Fakhiri.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat representasi Orang Asli Papua dalam birokrasi nasional, khususnya pada jabatan strategis seperti kepala kantor wilayah di masa depan. (Evu)