Transformasi Digital Samsat 2026 Dipercepat, Kakorlantas Tekankan Pelayanan Ikhlas dan Transparan

SEMARANG, LELEMUKU.COM – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Agus Suryonugroho, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/04/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta PT Jasa Raharja.

Rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Samsat kepada masyarakat. Sinergi antara tiga pilar, yakni Polri, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja, dinilai menjadi kunci dalam optimalisasi pelayanan publik yang lebih efektif dan terintegrasi.

“Kami mengutamakan persepsi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa melayani masyarakat ini harus dengan ikhlas. Maka dari itu, kita harus urus bagaimana perkembangan Samsat khususnya peningkatan perhatian terhadap masyarakat baik itu pembayaran pajak dan lainnya,” ujar Agus Suryonugroho.

Selain penguatan koordinasi, transformasi digital menjadi fokus utama dalam pembahasan. Kakorlantas menilai perkembangan teknologi menuntut perubahan sistem pelayanan agar lebih cepat, mudah, dan transparan. Digitalisasi juga diyakini mampu meningkatkan perlindungan serta kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan.

“Transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Saatnya kita melayani masyarakat dengan digital. Tapi juga harus paralel dengan bagaimana kita bisa mengembangkan SDM, bagaimana kita bisa mengoperasikannya dengan baik,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh langkah strategis yang dilakukan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik secara menyeluruh. Rakor ini diharapkan melahirkan kebijakan konkret yang dapat segera diterapkan di lapangan sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan bangsa.

“Seluruh upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas juga menyoroti masih adanya persepsi masyarakat terkait pelayanan yang belum optimal. Ia menilai beberapa aspek pelayanan di daerah masih kurang responsif dan belum konsisten, sehingga perlu segera dibenahi.

“Kita tidak boleh menutup mata. Masih ada anggapan pelayanan kita belum optimal. Ini harus kita jawab dengan kerja nyata, dengan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik dengan menghindari praktik transaksional. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pelayanan.

“Tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Kita harus pastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kakorlantas Polri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, serta Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin. Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat implementasi kebijakan Samsat secara nasional.

Melalui Rakor ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menghadirkan layanan Samsat yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (joe)