Ricky Jauwerissa Tekankan Pakta Integritas untuk Bangun Birokrasi yang Melayani Rakyat Tanimbar

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang konsisten melayani rakyat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pernyataan itu disampaikan Bupati usai memimpin apel gabungan dan menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas, Senin (20/4/2026). Dalam wawancara khusus di ruang kerjanya pada Rabu (22/4/2026), Ricky Jauwerissa memaparkan filosofi dari sembilan poin Pakta Integritas.

“Niatnya adalah, ketika kita telah berkomitmen untuk melayani masyarakat, Pakta Integritas ini untuk menggiring dan mengarahkan kita agar konsisten. Sehingga tujuan kita sama-sama bisa berjalan,” tegas Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa.

Bupati menjelaskan bahwa evaluasi kinerja OPD akan dilakukan setiap enam bulan dengan mengacu pada RPJM. “Kita lihat selama masa enam bulan ini, capaian-capaian OPD yang telah tertuang dalam RPJM itu mana yang sudah tercapai,” jelasnya.

Jika target tidak tercapai, pihaknya akan mencari penyebabnya secara objektif. Bupati tidak menutup kemungkinan adanya sanksi tegas, terutama jika terjadi pelanggaran terkait keuangan daerah.

Salah satu poin yang mendapat penekanan adalah perjalanan dinas. Ricky Jauwerissa ingin menghentikan praktik perjalanan dinas yang tidak membawa hasil. “Perjalanan dinas harus berdampak. Gunanya agar bisa melobi dana dari pusat dan mengupayakan kekurangan anggaran daerah ini bisa terealisasi. Jangan sampai pergi tapi tidak membawa hasil apa-apa,” tegasnya.

Terkait pelayanan publik, Bupati menekankan pentingnya menghapus kesenjangan layanan antara kota dan desa. “Biar tidak ada kesenjangan pelayanan kota dan desa. Pelayanan di kecamatan-kecamatan terluar harus sama kualitasnya dengan di kota,” katanya.

Dua sektor yang menjadi prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan, ia berharap layanan tidak berhenti di Puskesmas Pembantu, melainkan bisa menjangkau hingga RSUD jika diperlukan.

Sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat, Bupati membuka nomor ponsel pribadinya untuk menerima aduan langsung. “Masyarakat boleh langsung melaporkan jika merasa kurang mendapat pelayanan dari OPD. Sampai hari ini nomor telepon saya tidak pernah saya sembunyikan,” ujarnya.

Namun Bupati menegaskan akan tetap mengecek kebenaran setiap aduan sebelum mengambil tindakan.

Ricky Jauwerissa menutup wawancara dengan menekankan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan harus menjadi budaya kerja birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kami inginkan layanan publik dalam organisasi ini benar-benar untuk masyarakat,” pungkasnya.

Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi penanda babak baru reformasi birokrasi di Bumi Duan Lolat, dengan target mewujudkan birokrasi yang lincah, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (Ana)