Hendrik Lewerissa Apresiasi Kunjungan Komite II DPD RI Bahas Sektor Energi di Maluku

AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi kunjungan kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Pertemuan tersebut digelar di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/04/2026), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis di sektor energi, baik dari pemerintah pusat, operator migas, hingga pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan SKK Migas, Inpex, Kementerian ESDM, Pertamina wilayah Maluku, serta PLN wilayah Maluku. Selain itu, jajaran pemerintah daerah dan para bupati serta wali kota se-Maluku juga turut mengikuti pertemuan.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk bertukar pikiran dan membahas berbagai persoalan energi di daerah.

“Ini menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan membahas persoalan energi di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan faktual telah disampaikan dalam forum tersebut dan mendapatkan respons positif dari Komite II DPD RI maupun pemerintah pusat.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah proyek strategis nasional Blok Masela. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga berdialog langsung dengan pihak Inpex sebagai operator proyek.

Terkait persoalan ganti rugi lahan masyarakat terdampak, Gubernur menegaskan bahwa selain mengacu pada regulasi yang berlaku, aspirasi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.

“Ada aturan di tingkat desa soal harga. Aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan serius,” tegasnya.

Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat kebersamaan antara seluruh pihak yang terlibat.

“Diskusi berjalan baik, penuh pertukaran pikiran sehat demi kebaikan Maluku ke depan,” katanya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan pengawasan sektor energi semakin kuat, percepatan proyek strategis dapat terwujud, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. (Roe)