Dominggus Mandacan Bahas PI 10 Persen Tambang Papua Barat dengan Menteri ESDM

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Sekda, Forkopimda, dan pimpinan OPD melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas sejumlah isu strategis sektor energi dan pertambangan, Jumat (10/4/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas empat poin utama yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat, mulai dari pencairan Participating Interest (PI) 10 persen hingga penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang disampaikan adalah terkait realisasi PI 10 persen yang diharapkan segera diterima oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Pemprov Papua Barat juga menyoroti jatah gas sebesar 20 mmscfd serta rencana kontrak kerja baru di sektor migas.

“Menteri ESDM menyampaikan bahwa jatah 20 mmscfd merupakan komitmen pemerintah, sehingga dalam satu tahun Papua Barat akan mendapatkan dua kali pengapalan,” ujar Melkias Werinussa.

Terkait PI 10 persen, Menteri ESDM meminta pihak British Petroleum (BP) untuk segera merealisasikan hak tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan itu juga dibahas operasional perusahaan Genting Oil yang dijadwalkan mulai berjalan pada April 2027.

Selain sektor migas, pembahasan juga mencakup penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat yang diusulkan berada di tiga kabupaten, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.

Menteri ESDM menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut dan meminta agar proses penyiapan wilayah pertambangan rakyat dapat segera dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Papua Barat juga menyampaikan permintaan dukungan dari Kementerian ESDM berupa genset dan mobil toilet untuk mendukung pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar di Papua Barat.

Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program strategis di sektor energi dan pertambangan serta mendukung pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat. (Evu)