APBD Defisit, Robby Wilson Rumansara Sebut Pemkab Mamberamo Raya Sesuaikan TPP ASN

KASONAWEJA, LELEMUKU.COM – Bupati Mamberamo Raya, Robby Wilson Rumansara, angkat bicara terkait aksi pemalangan Kantor Bupati di Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Minggu (16/03/2026).

Aksi tersebut dipicu kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilakukan pemerintah daerah akibat tekanan kondisi keuangan.

Bupati menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah penyesuaian menyusul kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami defisit.

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan simulasi perhitungan APBD 2026, termasuk opsi peningkatan TPP ASN. Namun hasil perhitungan menunjukkan keterbatasan fiskal, bahkan dengan skema anggaran sebelumnya.

Ia menyebutkan, beban belanja daerah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah ASN, termasuk dari pengangkatan tenaga K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jumlah pegawai bertambah, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Jika dipaksakan, berpotensi melampaui batas belanja aparatur,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa APBD tidak hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, tetapi juga untuk mendukung operasional pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembiayaan pembangunan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengakomodasi penambahan sekitar 750 ASN baru dari formasi tahun 2024 yang akan berdampak pada struktur belanja daerah.

Ia menambahkan, jika kebijakan anggaran tidak disesuaikan, pemerintah daerah berisiko melanggar ketentuan batas maksimal belanja pegawai yang diatur dalam regulasi keuangan daerah.

Meski demikian, Bupati mengaku memahami aspirasi ASN yang terdampak kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa ruang fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk perubahan kebijakan.

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi tersebut serta tetap menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. (Joe)