Demonstrasi Talaud Ungkap Pola Lama Impunitas Militer di Daerah Terpencil

MELONGUANE, LELEMUKU.COM - Ratusan massa Aliansi Masyarakat Adat Melonguane yang berdemonstrasi di Mako Lanal pada Jumat 23 Januari bukan hanya menuntut keadilan untuk enam korban penganiayaan. Mereka sebenarnya sedang memprotes pola lama yang terus berulang di daerah terpencil Indonesia, dimana oknum militer bertindak seolah berada di atas hukum.

Penganiayaan terhadap Berkam Saweduling dan lima warga lainnya di Pelabuhan Melonguane pada Kamis malam sebelumnya adalah klimaks dari masalah yang sudah berlangsung lama. Beberapa saksi mata mengungkapkan bahwa perilaku oknum prajurit TNI Angkatan Laut yang mengganggu ketenangan warga bukan kali pertama terjadi.

Kebiasaan mabuk dan membuat keributan di kawasan pelabuhan sudah berlangsung berulang kali tanpa tindakan tegas. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan massa dan tuntutan agar ada penindakan yang lebih serius terhadap oknum-oknum yang melanggar disiplin.

Insiden bermula ketika sekelompok oknum menggelar pesta karaoke dengan musik bervolume tinggi sejak pukul 21.00 WITA. Ketika Berkam, seorang guru SMK, menegur kebisingan sekitar pukul 23.30 WITA, para oknum yang berada dalam kondisi mabuk langsung mengejar dan mengeroyoknya secara membabi buta.

Lima warga lain yang datang menanyakan kejadian ikut menjadi korban. Total enam warga mengalami luka, dengan Berkam harus mendapat perawatan intensif dan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. AKBP Arie Sulistyo Nugroho dari Polres Kepulauan Talaud membenarkan adanya laporan dengan pelaku yang dilaporkan sebanyak enam orang.

Yang membuat demonstrasi Jumat siang itu berbeda adalah keberanian masyarakat adat mengajukan tuntutan yang tidak biasa. Bastian, pemimpin aksi, tidak hanya meminta penindakan terhadap pelaku, tapi juga pencopotan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Melonguane jika tidak ada tindakan tegas.

Tuntutan paling radikal adalah permintaan agar kapal angkatan laut dilepas sementara dari wilayah kedaulatan Melonguane sampai ada kepastian hukum. Ini adalah pernyataan politik yang kuat dari masyarakat adat yang merasa kedaulatan wilayah mereka dilanggar oleh kehadiran militer yang justru menciptakan rasa tidak aman.

Letkol Laut P Yogie Kuswara, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Melonguane, menyatakan telah melakukan mediasi dengan keluarga korban dan permasalahan telah diselesaikan. Para pelaku diklaim sudah diproses di pengadilan militer sesuai ketentuan yang ada.

Namun ada kesenjangan antara klaim penyelesaian resmi dengan kenyataan di lapangan. Ratusan massa yang masih berdemonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya pada proses internal militer yang selama ini dinilai cenderung melindungi anggotanya sendiri. (evu)