Krisis Lebanon Memburuk, AS Desak Anggota Parlemen Beirut Gelar Pemilihan Presiden Baru

BEIRUT, LELEMUKU.COM - Diplomat nomor tiga di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak anggota parlemen Lebanon untuk memilih presiden baru minggu ini, menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada Rabu 14 Juni 2023.

Sebelumnya, sebanyak 46 anggota di DPR yang memiliki 128 kursi menolak mengelar sidang majelis di tengah kegagalan pemilu presiden sejak akhir masa jabatan Michel Aoun.

Berdasarkan Undang-Undang, presiden menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk meminta penyelenggaraan sidang parlemen.

Lebanon tidak dapat memilih pengganti Aoun di tengah perbedaan pandangan di kalangan rival politik.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland melakukan percakapan yang konstruktif dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri minggu ini. “AS mengucapkan terima kasih atas kesediaan Berri untuk mencoba mempertahankan kuorum pemungutan suara minggu ini, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller kepada wartawan.

Sejak Oktober lalu, Lebanon tidak memiliki presiden atau pemerintahan yang berfungsi penuh. Partai-partai pro-Suriah, termasuk Hizbullah dan Gerakan Amal, mendukung Sleiman Frangieh, yang telah lama membanggakan kedekatannya dengan Bashar al-Assad.

Kelompok oposisi, partai-partai Kristen terkemuka, dan Partai Sosialis Progresif telah memberikan dukungan mereka di belakang Jihad Azour, mantan menteri keuangan dan pegawai IMF saat ini.

Meskipun tidak mendukung salah satu kandidat, Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri, meminta parlemen untuk "bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu [memilih presiden baru]."

Washington telah menolak untuk diseret untuk mendukung kandidat mana pun, meskipun ada klaim dari Hizbullah dan media afiliasinya.

“Kami tetap berkomitmen pada kedaulatan Lebanon saat kami menekan kepemimpinan negara untuk mengadopsi rasa urgensi dalam memenuhi kebutuhan kritis rakyat Lebanon, dimulai dengan pemilihan presiden,” kata Miller.

Dia menambahkan bahwa dukungan AS untuk rakyat Lebanon bukanlah pengganti pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Lebanon, termasuk parlemen, untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Diplomat senior AS lainnya sebelumnya mengatakan pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat tinggi Lebanon karena terus menghalangi pemilihan presiden baru.

Dan anggota parlemen terkemuka di komite urusan luar negeri DPR dan Senat AS mendesak pemerintahan Biden untuk melakukannya untuk menjelaskan kepada kelas politik Lebanon bahwa status quo tidak dapat diterima.

“Kami senang mendengar bahwa [Nuland] telah berbicara dengan Ketua DPR Berri dan menekankan perlunya, tidak hanya menyerukan sesi untuk memilih presiden baru tetapi lebih jauh lagi, meminta dia untuk tetap membuka sesi sampai presiden terpilih, kata Ed Gabriel, presiden Satuan Tugas Amerika di Lebanon (ATFL).

Miller mencatat bahwa Nuland juga membahas kebutuhan mendesak untuk meloloskan undang-undang yang "bermakna" dengan Berri sehingga Lebanon dapat membuka dukungan IMF untuk membawa negara itu ke jalur pemulihan.

Lebanon berada di tengah-tengah salah satu krisis ekonomi terburuk yang pernah disaksikan dunia dalam 150 tahun terakhir, kata Bank Dunia. (Tempo)