Inilah Pidato Presiden Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
25 September 2020
NEW YORK, LELEMUKU.COM - Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presiden Republik Zimbabwe, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan negaranya menghadapi tantangan kemanusiaan yang diperparah oleh sanksi ilegal, dampak negatif perubahan iklim, dan pandemi COVID-19.
“Namun, pemerintahan saya terus mencatat pencapaian penting menuju pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun,” katanya, mencatat bahwa Zimbabwe telah melihat reformasi stabilisasi makroekonomi mengurangi defisit anggaran menjadi satu digit, dengan keseimbangan positif pada neraca berjalan ditambah dengan nilai tukar mata uang asing dan stabilitas harga.
Dikatakan proyek infrastruktur besar terus berlanjut, serta investasi di sektor pertambangan, pertanian, pariwisata, energi dan manufaktur. Pemerintahannya secara aktif mempromosikan konstitusionalisme, demokrasi dan supremasi hukum.
"Sebab penyelarasan hukum negara dengan Konstitusi hampir selesai," tutur dia.
Ia mengatakan baru-baru ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dan Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan telah mengakui efek merusak dari sanksi ekonomi ilegal terhadap Zimbabwe.
"Ini adalah pelanggaran hukum internasional dan membahayakan kapasitas Zimbabwe untuk mencapai pembangunan berkelanjutan," katanya.
Ia menyerukan kepada Majelis Umum untuk "dengan tegas menyatakan diri menentang sanksi ilegal sepihak ini".
Beralih ke COVID-19, dia mengatakan Zimbabwe terus menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pandemi, termasuk penguncian bertahap, kepatuhan terhadap pedoman WHO dan paket stimulus ekonomi $ 720 juta. Ia menyambut baik seruan Sekretaris Jenderal dan Dirjen WHO agar vaksin COVID-19 diperlakukan sebagai barang publik global dengan jaminan distribusi yang adil dan mekanisme akses yang setara.
"Negara kami sedang melaksanakan Deklarasi Beijing dengan langkah-langkah seperti penerapan Konstitusi yang responsif gender, pembentukan Komisi Gender Zimbabwe dan memberlakukan undang-undang yang melarang praktik yang melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan," ujar dia.
Beralih ke perwakilan yang adil di Dewan Keamanan, dia menyatakan penyesalan karena Konsensus Ezulwini belum diimplementasikan. Dengan tujuan memastikan perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di benua itu, dia meminta komunitas internasional untuk memperkuat dukungannya terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Uni Afrika dan mendorong kolaborasi yang lebih besar antara Uni Afrika dan PBB dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan di sana, khususnya melalui implementasi kampanye "Membungkam Senjata" Uni Afrika.
"Saya meminta Dewan Keamanan untuk meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pendudukan di Sahara Barat, dan pada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Utusan Khususnya untuk Sahara Barat tanpa penundaan," pinta emmerson.(PBB)