Inilah Pidato Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
23 September 2020
NEW YORK, LELEMUKU.COM - Gotabaya Rajapaksa, Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020.
Ia mengatakan tema ebat Majelis Umum yakni "Masa depan yang kita inginkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita butuhkan: menegaskan kembali komitmen kita terhadap multilateralisme" menggemakan pentingnya solidaritas lintas batas negara dalam mengurangi efek COVID‑ 19 pandemi.
Dia juga memuji pekerjaan Organisasi dan pembentukan Dana Tanggap dan Pemulihan COVID-19 PBB dan menyuarakan dukungan berkelanjutan untuk pekerjaan WHO.
"Sri Lanka memiliki tradisi demokrasi yang sudah berlangsung lama yang dibuktikan dalam dua pemilihan umum yang bebas dan adil baru-baru ini di mana dia dan Pemerintahnya dipilih dengan mayoritas mayoritas. “Mandat gemilang” yang diterima baik pada pemilihan presiden maupun parlemen telah memungkinkan pembentukan Pemerintah yang kuat, yang didedikasikan untuk membangun bangsa yang sejahtera. Sri Lanka telah berhasil menghadapi krisis COVID-19," katanya.
Ia menghubungkan keberhasilan tersebut dengan tindakan pencegahan di tingkat nasional dan sistem perawatan kesehatan lokal yang kuat.
"Sri Lanka menanggapi krisis melalui serangkaian tindakan inklusif dan holistik yang mencakup dukungan keuangan untuk sektor populasi yang rentan," ujar dia.
Dia meyakinkan PBB bahwa Sri Lanka tetap berkomitmen pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme perlindungan lingkungan.
"Karena itu, Sri Lanka mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menemukan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan upaya pembangunan. Memperhatikan pengalaman negaranya dalam menangani terorisme dan gerakan separatis," ungkapnya.
Rajapaksa juga meminta semua negara untuk mengutuk jaringan teror internasional. dengan mengatakan Sri Lanka berkomitmen penuh untuk operasi penjaga perdamaian PBB dan telah menyumbangkan 20.000 tentara untuk upaya tersebut.
"Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memastikan kesetaraan, inklusivitas, dan transparansi sembari responsif terhadap krisis yang muncul," ujar dia.
Selanjutnya ia menekankan bahwa "perburuan penyihir" yang sedang berlangsung terhadap Negara Anggota merusak kredibilitas Organisasi. Ia menutup dengan menyerukan agar Samudera Hindia dipertahankan sebagai zona damai. (PBB)