Inilah Pidato Presiden Gambia, Adama Barrow Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
25 September 2020
NEW YORK, LELEMUKU.COM - Adama Barrow, Presiden Gambia saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis, 24 September 2020, di markas besar PBB di New York menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah memberdayakan institusi untuk menangani COVID-19.
"Pandemi yang memaksa Pemerintah kami untuk mengambil tindakan tidak biasa yang membutuhkan sumber daya yang besar dan beragam,” kata dia.
Upaya nasional telah didorong secara signifikan oleh Organisasi, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Uni Eropa, dan teman-teman bilateral, karena ekonomi Gambia telah menyusut menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan terus menyusut.
“Sektor pariwisata kita, yang merupakan pemberi kerja dan penyumbang devisa terbesar, terpukul, dan pengangguran meningkat pesat,” tegasnya.
Selanjutnya ia menyatakan Gambia telah melembagakan program perlindungan sosial, tetapi implementasi rencana pembangunan nasional terhambat. Ini akan terus membutuhkan dana talangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk bertahan hidup.
Karena itu, dia menyerukan keringanan atau pembatalan hutang, akses yang lebih besar ke keuangan global, pengurangan biaya transaksi pengiriman uang dan solidaritas global yang lebih kuat. COVID-19 juga memberikan kesempatan untuk merombak sistem perawatan kesehatan nasional, katanya sambil meminta dukungan untuk mengembangkan strategi dan program pemulihan pasca pandemi.
Di bidang keamanan, dia mengatakan kondisi di Sahel ditandai dengan serangan acak terhadap komunitas, pembunuhan massal terhadap orang-orang tak berdosa dan tindakan teroris yang menggusur penduduk. Sambil menekankan peran Gambia yang akan terus memenuhi komitmennya di bawah inisiatif Aksi untuk Penjaga Perdamaian Sekretaris Jenderal.
"Komunitas internasional tidak boleh mengalah dalam upaya untuk memulihkan perdamaian di Mali, Somalia, Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah," tambah dia.
Ia juga menekan baik PBB maupun organisasi regional untuk berbuat lebih banyak untuk mengganggu aktivitas semua jaringan teroris dan kriminal bersenjata.
Mengenai konflik Israel-Palestina, dia mendesak untuk mempertimbangkan Prakarsa Perdamaian Arab, dan lebih luas lagi, menekan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Pengadilan Kriminal Internasional.
Dia juga memperbarui ketertarikan Gambia pada kasus Pengadilan Internasional tentang penderitaan Rohingya di Myanmar, dan dalam upaya ini, mengandalkan dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Serta menganjurkan normalisasi hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat, menggarisbawahi kepentingan Gambia dalam kerjasama yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan China. (PBB)