Inilah Pidato Presiden Demokratik Kongo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi di Debat Umum PBB ke 75
pada tanggal
23 September 2020
NEW YORK, LELEMUKU.COM - Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Presiden Republik Demokratik Kongo, menyampaikan debat umum Sidang ke-75 Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2020.
Ia mengatakan bahwa ketika kasus pertama COVID-19 muncul di Kinshasa pada 10 Maret 2020, Pemerintahnya mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menahan penyebaran virus, membangun pelajaran dari wabah Ebola.
Sambil ungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh mitra internasional, Tshisekedi mengatakan bahwa tingkat kematian di negaranya telah turun dari 10 persen pada hari-hari pertama pandemi menjadi 2,5 persen saat ini.
"Untuk membantu negara berkembang keluar dari pandemi dan membangun lebih baik, upaya internasional harus mencakup pembatalan utang dan pembiayaan tanpa pamrih. Kami juga mengakui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk WHO, dalam menanggapi pandemi," ujarnya sambil mengimbau upaya yang lebih besar di bidang pengembangan kapasitas dan bantuan teknis.
Perubahan iklim mengancam umat manusia dan hak-hak fundamental mereka, dan pengaruhnya semakin terlihat di seluruh dunia, katanya. Tindakan iklim dan membangun ekonomi hijau bukan hanya kebutuhan, tetapi tugas yang mendesak.
Ia menggarisbawahi komitmen Republik Demokratik Kongo untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pelestarian hutan melalui sistem taman sekolah yang bertujuan untuk menanam 1 miliar pohon di tahun-tahun mendatang. Negara mengharapkan mitranya untuk menghormati komitmen keuangan yang telah mereka buat terkait perlindungan hutan hujan, termasuk melalui dukungan untuk Dana Iklim Hijau.
Tshisekedi juga mengekspresikan keprihatinan tentang situasi keamanan di negara itu, dia mengatakan bahwa elemen sisa dari kelompok bersenjata terus menyebarkan kematian dan kehancuran, menyerang tidak hanya warga sipil dan angkatan bersenjata nasional tetapi juga penjaga perdamaian yang bertugas di Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Kongo atau United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).
"Pendanaan kelompok semacam itu melalui eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang kemudian dijual ke luar negeri harus dinetralkan melalui sanksi internasional," ujar dia.
Sambil menunggu hasil dari tinjauan strategis MONUSCO, dia mengatakan bahwa Republik Demokratik Kongo ingin melihat lebih banyak kerja sama di lapangan antara unit MONUSCO dan angkatan bersenjata nasional, terutama di daerah-daerah di mana kelompok bersenjata hadir.
“Tekad saya adalah untuk membuat senyum di wajah orang-orang yang tinggal di timur negara itu secepat mungkin,” katanya.
Ia kemudian menyoroti upaya Pemerintah untuk meningkatkan hak asasi manusia, dan mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memerangi kekerasan berbasis gender . Dia juga menyerukan agar Dewan Keamanan direformasi agar lebih transparan, demokratis, dan mewakili susunan Organisasi. (PBB)