Denny Bonai Usulkan Skema Sharing Pembiayaan RSUD Dok II Jayapura

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Denny Henrry Bonai, S.T., M.M menyatakan pentingnya skema pembiayaan bersama antara Provinsi Papua dengan Kabupaten dan Kota serta Provinsi-Provinsi hasil pemekaran, diantaranya Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk meringankan beban operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai rumah sakit rujukan regional di Tanah Papua.

“Daerah otonomi baru maupun kabupaten dan kota bisa bersama-sama membantu pemerintah provinsi papua,” ujar dia pada Rabu, 26 November 2025.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Papua ini menegaskan bahwa RSUD Jayapura selama ini menjadi tujuan utama rujukan pasien dari seluruh Papua. Namun, seluruh biaya perawatan pasien tetap ditanggung sendirian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

“Berharap provinsi lain bisa melihat ini sebagai solusi di bidang kesehatan,” tegas Denny.

Bonai mengusulkan beberapa bentuk kerjasama konkret, yaitu mekanisme sharing dana Otonomi Khusus (Otsus), deposit dari provinsi, kabupaten dan kota serta Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antar-pemerintah daerah yang mengikat secara hukum.

“Contohnya, Pemprov Papua Tengah pernah bekerjasama dengan baik. Pasien cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani tanpa kendala pembiayaan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini pun berharap agar masalah pembiayaan dengan tragedi penolakan pasien beberapa waktu lalu, seperti kasus ibu hamil Irene Sokoy yang meninggal tidak terjadi kembali. 

“Jangan sampai kejadian memilukan itu terulang hanya karena keterbatasan anggaran atau alasan administratif. RSUD Jayapura adalah milik bersama masyarakat Papua, bukan hanya Provinsi Papua,” tandasnya.

Selain pembiayaan, Bonai juga menyoroti kekurangan tenaga dokter spesialis yang kritis. Ia menyebutkan, beberapa layanan operasi sering terhambat karena hanya mengandalkan satu dokter jaga, padahal standar minimal membutuhkan dua dokter spesialis standby.

Pihaknya akan segera berdiskusi bersama direksi RSUD Jayapura dan mengagendakan rapat khusus bersama Pemprov Papua serta perwakilan provinsi lain untuk membahas mekanisme kerjasama yang adil dan berkelanjutan.

“Kami akan dorong Pak Gubernur mengangkat isu ini dalam forum pimpinan daerah se-Tanah Papua. RSUD Jayapura bukan hanya rumah sakit provinsi, tapi sudah menjadi rumah sakit rujukan bagi seluruh masyarakat Papua. Waktunya semua pihak ikut bertanggung jawab,” pungkas dia. 

Sebelumnya Ketua DPR Papua, Bonai secara terbuka menyatakan bahwa penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tantangan terberat yang dihadapi pemerintah dan legislatif Provinsi Papua saat ini.

Dahulu transfer dari pusat bisa mencapai Rp12,9 triliun per tahun. Sekarang tinggal Rp2,7 triliun, dan tahun depan mungkin diperkirakan sekitar diperkirakan hanya Rp2,2 triliun. 

Penurunan anggaran tersebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas pelayanan di beberapa rumah sakit milik Pemprov Papua, dimana mengakibatkan beberapa alat kesehatan tidak dapat diganti, ruang operasi terbatas, bahkan ada yang sedang direnovasi tanpa solusi. (Laura)