Ratusan Warga Bakar Kantor Bupati dan DPRD Puncak, Diduga Dana Desa Dipotong

ILAGA, LELEMUKU.COM – Ratusan warga membakar sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa (11/8/2026) malam. Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Puncak termasuk dalam bangunan yang terdampak, diduga dipicu kekecewaan warga terhadap pemotongan dana desa tahap I tahun 2026 .

Kapolres Puncak AKBP Domingos Ximenes membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa massa awalnya berkumpul untuk menerima penyaluran dana desa di Bank Papua sekitar pukul 11.36 WIT. Namun hingga sekitar pukul 17.40 WIT, dana desa yang ditunggu warga disebut belum diterima . Massa kemudian bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), dan Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat berdialog dengan warga untuk membahas persoalan tersebut .

"Massa disebut tidak puas dengan hasil dialog. Massa kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor PMK," ujar Domingos . Aksi kemudian meluas ke sejumlah kantor pemerintahan lainnya, termasuk Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan. Satu unit kendaraan roda empat yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga dilaporkan ikut dibakar .

Personel Polres Puncak dibantu Satgas Operasi Damai Cartenz dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Sebanyak 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama tokoh masyarakat diturunkan untuk mengimbau massa membubarkan diri . Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan situasi keamanan berangsur kondusif .

Dugaan pemotongan dana desa memiliki latar belakang kebijakan nasional. Tahun ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengubah skema pengelolaan dana desa secara signifikan, dengan lebih dari separuh dana desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Kabupaten Puncak tahun 2026 mendapat total alokasi dana desa sebesar Rp103,16 miliar. Perubahan skema ini secara nasional memang memicu kekhawatiran di banyak daerah soal berkurangnya dana yang bisa langsung dikelola kampung untuk kebutuhan lokal.

Insiden ini terjadi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, dan menjadi sinyal bahwa ketegangan antara kebijakan alokasi anggaran dari pusat dan kebutuhan nyata di masyarakat akar rumput daerah terpencil belum sepenuhnya teratasi. Perkembangan situasi di Kabupaten Puncak masih terus dipantau aparat keamanan. (Evu)