Bupati Merauke Dorong Program Strategis di Pertemuan dengan Komite Otsus Papua

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH., LL.M melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai di Kantor Komite Eksekutif, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (7/8/2026). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Pusat guna menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui kebijakan Otonomi Khusus serta pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bupati Merauke menyampaikan bahwa Kabupaten Merauke saat ini memegang peranan strategis sebagai salah satu kawasan prioritas PSN dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan pangan, energi, dan air sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Namun demikian, Bupati Yoseph B. Gebze menegaskan bahwa masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang perlu segera diatasi, baik dari aspek infrastruktur, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, maupun perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Usulan program strategis yang disampaikan meliputi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi berpola asrama, pembangunan kawasan permukiman terpadu yang terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Domande, Distrik Malind, serta pembangunan 50 titik Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Merauke. Selain itu, diajukan pula pembangunan 2.000 unit Rumah Khusus bagi masyarakat rentan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah pesisir, daerah terisolir, serta kawasan perbatasan negara.

Di sektor industri dan pariwisata, Bupati mengusulkan hilirisasi industri ubi jalar serta revitalisasi pabrik tepung tapioka di Kampung Kamnosari, Distrik Jagebob, penataan dan pembangunan kawasan wisata terpadu Pantai Lampu Satu Merauke, serta hilirisasi industri kelapa sawit melalui pembangunan pabrik pengolahan Refinery Crude Palm Oil (CPO) di Merauke. Untuk sektor perikanan, diajukan bantuan kapal penangkap ikan bagi nelayan dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kampung Kumbe, Distrik Malind.

Di bidang keamanan perbatasan, Bupati mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, guna memperkuat pengawasan terhadap praktik illegal fishing dan illegal crossing. Selain itu, pembangunan ruas jalan strategis nasional yang menghubungkan Merauke dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan juga menjadi prioritas.

Bupati Merauke berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi program unggulan yang mampu segera direalisasikan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada kunjungan kerja yang direncanakan ke Merauke pada Oktober 2026. Menurutnya, realisasi program-program tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik di Tanah Papua.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa lembaga yang dibentuk dan dilantik oleh Presiden pada 8 Oktober 2025 telah memiliki berbagai dokumen perencanaan strategis sebagai acuan pembangunan Papua, di antaranya RIPPP 2022–2041, RPJMN 2025–2029, RAPPP 2025–2029, Rencana Induk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Merauke, serta berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW Kabupaten Merauke.

Velix menekankan seluruh dokumen tersebut perlu menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sehingga tercipta sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta para mitra pembangunan. Komite Eksekutif akan terus mengoordinasikan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan agar berbagai program prioritas dapat berjalan selaras dengan visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 2025–2029, menuju terwujudnya Papua Emas 2041. (Evu)