Produksi Telur Lokal Papua Melesat 28,8 Persen, Peternak Tetap Optimis di Tengah Dinamika Pasokan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Angka inflasi di Provinsi Papua menunjukkan tren perbaikan. Berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan per Mei 2026 tercatat 2,79 persen, turun dari 3,80 persen pada bulan sebelumnya. 

Namun, di balik angka makro yang menggembirakan itu, masih ada pekerjaan rumah besar di sektor riil, khususnya bagi para peternak ayam petelur di Tanah Tabi yang terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Mereka berjuang di tengah biaya produksi yang selangit dan gempuran pasokan telur antarpulau.

Aprilina Harlin Begal, seorang peternak asal Papua yang telah berkecimpung di bisnis ini selama 1,5 tahun, menyebut sulitnya menjadi produsen pangan di Papua. Dengan populasi 6700 ekor ayam petelur yang menghasilkan 5400 butir telur per hari, Aprilina mengungkapkan bahwa komponen biaya terbesar adalah pakan ternak yang harus didatangkan dari luar daerah.

"Untuk pakan, kami pesan ke Makassar. Satu bulan butuh 550 karung dan sampai di Jayapura, biayanya mencapai Rp211.375.000," ungkap Aprilina kepada Lelemuku.com pada Rabu, 8 Juli 2026.

Fakta ini sejalan dengan catatan Bank Indonesia (BI) yang menyebut biaya angkutan barang yang tinggi sebagai salah satu pemicu utama inflasi di Papua. Ketergantungan pada bahan baku dari luar daerah membuat biaya pokok produksi peternak lokal lebih tinggi dibandingkan produsen di Pulau Jawa.

Aprilina mengeluhkan bahwa pasokan telur dari Surabaya, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan yang masuk ke Papua dalam jumlah besar turut menekan harga jual telur lokal. Hal ini menyebabkan pendapatan peternak lokal tergerus, sehingga sulit menutupi biaya operasional yang membengkak.

Untuk bertahan dan memberi pilihan kepada konsumen, Aprilina menerapkan sistem grading (klasifikasi ukuran) dengan harga bervariasi, mulai dari Grade D (di bawah 50 gram) seharga Rp45.000 per ikat hingga Grade A (61–70 gram) seharga Rp65.000 per ikat.

Meskipun omzet hariannya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp6 juta (rata-rata Rp4,5 juta/hari atau sekitar Rp135 juta/bulan), angka tersebut masih menyisakan defisit sekitar Rp76 juta per bulan jika dibandingkan dengan biaya pakan saja. 

Dikatakan, peternak lokal beroperasi dengan margin yang sangat tipis, bahkan cenderung merugi, namun tetap bertahan demi menjaga aset dan menyerap tenaga kerja.

"Saya punya lima pekerja di kandang dan dua anak saya yang sarjana membantu administrasi. Kalau usaha ini berhenti, mereka semua kehilangan pekerjaan," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Papua sendiri telah merespons persoalan ini dengan menerbitkan Surat Edaran No: 500.7/14362/SET yang membatasi kuota pemasukan telur ayam ras dari luar daerah. Kebijakan ini bertujuan melindungi peternak lokal agar pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat.

Namun, implementasi kebijakan di lapangan dinilai masih perlu pengawasan yang lebih ketat. Perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Petelur Setanah Tabi menyampaikan harapan agar komitmen Gubernur untuk membatasi produk pangan antarpulau dapat segera direalisasikan.

"Kami memohon Bapak Gubernur untuk dapat menindaklanjuti penyampaian pada saat peletakan batu pertama di Arso tentang pembatasan pengiriman produk pangan dari luar Papua. Sudah ada surat edaran, jadi tolong dihentikan," ujar perwakilan asosiasi dalam rilis persnya, Senin (13/7/2026).

Mereka juga menyebut kalau program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi lokomotif penyerapan produksi lokal, hingga saat ini masih didominasi oleh telur dari luar daerah. Sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam pengadaan barang untuk program MBG dinilai perlu segera dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peternak lokal.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri pada Rabu 3 Juni 2026 lalu melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pabrik Pakan Garuda Bumi Papua di Kabupaten Keerom. Pembangunan pabrik tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong hilirisasi sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mengakui bahwa tantangan struktural masih membayangi pengendalian inflasi di Bumi Cenderawasih.

"Papua masih menghadapi tantangan dalam pengendalian inflasi karena bukan merupakan daerah penghasil utama berbagai komoditas pangan. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dipasok dari luar daerah, sehingga kerap menimbulkan kenaikan harga di atas rata-rata," tuturnya, Minggu (11/7/2026). 

Hal ini diperparah dengan tingginya biaya angkutan barang di beberapa wilayah Papua yang menjadi faktor penentu besaran harga pangan. Meski demikian, data BPS Papua menunjukkan tren perbaikan, di mana inflasi tahunan (YoY) turun dari 3,80 persen pada April 2026 menjadi 2,79 persen pada Mei 2026, dengan deflasi bulanan (MtM) sebesar 0,68 persen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kantor Perwakilan BI Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui beberapa program unggulan. Kerjasama Antar Daerah (KAD) digalakkan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit, memastikan rantai pasokan pangan yang efisien. Hingga pertengahan 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar sebanyak 250 kali di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. 

Selain itu, BI dan Pemda rutin menggelar High Level Meeting (HLM) TPID untuk menyusun langkah pengendalian jelang hari besar keagamaan, serta memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani guna memperkuat kapasitas produksi pangan lokal. 

"Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait, BI berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara dan pertumbuhan ekonomi Papua semakin kuat," tegas Warsono.

Namun, program makro tersebut perlu dibarengi dengan perlindungan nyata bagi produsen di hulu. Pemerintah Provinsi Papua merespons dinamika harga telur melalui rapat koordinasi pada 9 Juli 2026 yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, bersama jajaran Dinas Pangan, Pertanian, Perdagangan, Satgas Pangan Polda, Balai Karantina, KPPG, APRINDO dan Asosiasi Peternak Telur Tanah Tabi. 

Rakor mengungkap bahwa produksi telur lokal di Tanah Tabi meningkat signifikan, populasi ayam petelur naik 28,8 persen menjadi 750.679 ekor dengan kapasitas produksi 561.750 butir per hari, namun harga justru tertekan akibat surplus nasional 13 persen dan banjir pasokan dari luar Tanah Papua. 

Ia juga menyebut Pemprov Papua berkomitmen melindungi peternak lokal dengan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan telur produksi Papua untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun saat ini pengadaannya masih didominasi telur luar karena menyesuaikan dokumen anggaran yang sedang diusulkan perbaikannya.

Sebagai tindak lanjut konkret, rapat menyepakati optimalisasi penyerapan telur lokal untuk MBG pasca-revisi anggaran serta penguatan distribusi ke Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen dan Kepulauan Yapen (Serui) yang masih dalam tahap perhitungan biaya angkut. 

Dinas Perdagangan bersama para offtaker terus berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran untuk memastikan moda transportasi yang efektif dan berkelanjutan. 

Di tengah tekanan ekonomi, para peternak di Tanah Papua termasuk Aprilina Harlin Begal memilih tetap berpikir baik dan bersemangat. Wanita 53 tahun ini pun ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat Papua bahwa dengan kerja keras dan kemandirian, peluang usaha dapat diciptakan meskipun di tengah keterbatasan. Ia berpesan kepada para calon pengusaha agar tidak takut mencoba dan terus belajar dari pengalaman.

"Jangan takut gagal. Jika kita sudah yakin dan konsisten, hasilnya akan terlihat. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan bekerja keras. Saya ingin anak-anak saya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tidak hanya mengandalkan gelar, tetapi juga memiliki jiwa wirausaha," pesan Aprilina. 

Ia ingin membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat dimulai dari langkah kecil yang konsisten, termasuk dengan memulai usaha ayam petelur dengan motivasi utama mendidik anak-anaknya agar mandiri.

"Walaupun banyak masalah, banyak rintangan, tapi saya percaya Tuhan akan terus tuntun. Usaha ini tidak sampai di sini saja," ujarnya. (Laura Sobuber)