Pemprov Papua Selatan Perkuat Penyusunan Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Merauke

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan konsultasi publik untuk memperkuat penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan pendidikan di Hotel Halogen Merauke pada Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah provinsi tersebut. Langkah ini dinilai penting karena sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar dan prioritas utama di wilayah tersebut.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Selatan Alberth Rapami yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo meminta Dinas Pendidikan setempat menjabarkan kebijakan kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret. Peraturan daerah ini nantinya akan menjadi payung hukum utama bagi para kepala bidang dalam menyusun program kerja mereka.

Alberth Rapami menjelaskan bahwa penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan tidak boleh keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan daerah provinsi yang berlaku. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebut merupakan dasar kewenangan yang sah untuk melaksanakan program.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penetapan peraturan daerah khusus bagi yayasan pelopor di Papua Selatan. Regulasi ini diperlukan agar pemberian bantuan kepada yayasan-yayasan tersebut dapat dilakukan secara merata.

Penyusunan program dan kegiatan tak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perdasi lantaran menjadi kewenangan untuk dilakukan, ujar Alberth Rapami.

Baca kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah apa yang menjadi tugas dan kewenangan, sehingga program yang disusun mengintervensi kewenangan dasar dituntaskan, kata Alberth Rapami kepada para aparatur sipil negara di dinas pendidikan.

Melalui konsultasi publik ini, pemerintah daerah berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi substansial terhadap draf rancangan peraturan daerah tersebut guna menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang kerap terjadi dari tahun ke tahun di Papua Selatan. (Evu)