Matius D Fakhiri Usul Pengalihan Aparatur Sipil Negara Pemprov Papua Ke Kementerian Imigrasi Di Jakarta

Foto: lelemuku

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara dari Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta pada Kamis (9/7/2026).

Langkah kolaborasi strategis tersebut diajukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur di wilayah Papua sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di bagian timur Indonesia.

Selain pengalihan pegawai, pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan perdagangan lintas batas dengan negara-negara di kawasan Pasifik, terutama Papua Nugini.

Menteri Agus Andrianto menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan kementerian untuk mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Papua, termasuk rencana pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung program pertanian serta perkebunan melalui brigade pangan.

Pertemuan ini juga membahas peningkatan peran putra-putri asli Papua di lingkungan Kementerian Imigrasi, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk menduduki jabatan strategis seperti kepala kantor wilayah di masa depan.

"Tentunya hari ini kami berterima kasih bisa sampai ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mendorong agar ASN kita bisa digeser menjadi ASN Kementerian Imigrasi," kata Fakhiri.

"Kalau kita jual di Provinsi Papua saja, itu sudah bisa meningkatkan PAD. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengembangkan sampai ke kawasan Pasifik, termasuk PNG," ujarnya.

"Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan. Ini menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat," katanya.

Pertemuan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna merealisasikan rencana kerja sama tersebut. ((Evu))