BI Catat Stabilitas Keuangan Papua Tetap Terjaga di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kontraksi yang lebih landai pada triwulan I 2026 didukung oleh peningkatan produksi tambang yang berdampak signifikan pada kinerja LU pertambangan dan penggalian dibandingkan triwulan sebelumnya, setelah terjadi gangguan produksi yang menyebabkan perusahaan menghentikan sebagian besar blok produksinya. Di sisi lain, pertumbuhan sektor nontambang mengalami peningkatan sehingga menahan kontraksi kinerja perekonomian yang lebih dalam. 

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi di Papua dan DOB pada triwulan I 2026 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh gejolak geopolitik global, lonjakan permintaan pada periode HBKN Idul Fitri, dan cuaca yang kurang kondusif sehingga menurunkan produksi pangan lokal. Hal ini tercermin pada peningkatan harga komoditas emas perhiasan dan pangan hortikultura.

Sebagai bentuk mitigasi, penguatan kapasitas petani dalam menghadapi gangguan cuaca menjadi salah satu agenda prioritas TPID di Papua dan DOB, disertai upaya penguatan kemandirian pangan untuk memastikan terjaganya tingkat ketersediaan pangan lokal.

Stabilitas Keuangan Daerah

Stabilitas Keuangan Daerah di Papua dan DOB pada triwulan I 2026 tetap terjaga tercermin dari NPL sebesar 2,67%, di bawah batas psikologis aman 5%. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada triwulan laporan tumbuh sebesar 8,83% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,08% (yoy). 

Penghimpunan DPK pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 8,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,54% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada komponen giro dan tabungan. Pertumbuhan giro terjadi utamanya pada sektor pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi BI-RTGS di Papua dan DOB pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp5,2 triliun atau terkontraksi -0,5% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,7% (yoy). Sedangkan transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp2,06 triliun atau tumbuh 0,19% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -2,61% (yoy). Kontraksi pada transaksi SKNBI terjadi sejak akhir 2022 disebabkan oleh peralihan metode transaksi ke kanal pembayaran nilai kecil lain yaitu BI-Fast.

Penggunaan kartu debet di Papua dan DOB pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp19,71 triliun atau terkontraksi -1,68% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,09% (yoy). Selain itu, penggunaan kartu kredit tercatat sebesar Rp152 miliar atau tumbuh sebesar 50,22% (yoy), jauh lebih baik dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,03% (yoy).

Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua triwulan I 2026 menunjukkan posisi 

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Struktur ketenagakerjaan wilayah Papua pada Februari 2026 masih didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, terutama di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dengan porsi masing-masing sebesar 93,08% dan 75,77% dari total tenaga kerja. Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian tersebut sejalan dengan dominasi pekerja informal, khusunya di Papua Pegunungan yang mencapai 95,37%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Pegunungan tercatat paling rendah sebesar 1,70%, jauh di bawah Provinsi Papua yang mencatat TPT tertinggi sebesar 7,02%. Rendahnya TPT di wilayah Papua Pegunungan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar kerja yang memadai, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas relatif rendah.

Berdasarkan data BPS September 2025, persentase penduduk miskin di wilayah Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan Nasional 8,25%. Provinsi Papua mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 17,82%, diikuti oleh Provinsi Papua Selatan dengan 19,26%, Provinsi Papua Pegunungan sebesar 27,21%, dan Provinsi Papua Tengah sebesar 29,45%. Rata-rata garis kemiskinan di provinsi Papua dan DOB berada relatif jauh di atas garis kemiskinan nasional, di mana garis kemiskinan makanan menjadi faktor pendorong utama.

Prospek Ekonomi Daerah

Perekonomian Papua dan DOB pada tahun 2026 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Peningkatan kinerja perekonomian disebabkan oleh output sektor tambang yang diprakirakan lebih tinggi dibandingkan output tahun 2025, sejalan dengan pereknomian Papua Tengah yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 0,8 s.d. 1,7% (yoy) berbalik arah dibandingkan tahun 2025 yang mengalami kontraksi sebesar -21,80% (yoy). 

Pada sisi pengeluaran, ekspor Papua dan DOB diprakirakan masih tertahan seiring perbaikan pada salah satu blok tambang yang baru mulai beroperasi. Aktivitas ekonomi masyarakat juga diprakirakan akan terus tumbuh seiring dengan diperolehnya stimulus melalui peningkatan UMP pada tahun 2026.

Perkembangan inflasi di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan pada tahun 2026 diprakirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 ≤ 1% (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan produktivitas petani lokal seiring dengan semakin kuatnya sinergi dan intensitas pelaksanaan pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS. (BI Papua)