Pemerintah Matangkan Policy Sandbox Pers BEJO’S di Malut, Dorong Media Sehat dan Bertanggung Jawab

TERNATE, LELEMUKU.COM – Pemerintah berkomitmen mewujudkan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S). Komitmen ini dituangkan dalam Kegiatan Prioritas Nasional 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ada tiga proyek dalam kegiatan prioritas tersebut, yakni peningkatan kapasitas lembaga pers, peningkatan kompetensi dan etika insan pers, serta penyehatan media arus utama.

Melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Bappenas, pemerintah sedang mematangkan penyusunan desain Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang meeting Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Senin (27/4/2026).

"Salah satu lokus implementasi Policy Sandbox ini adalah Provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan, ekosistem pers dan media massa di daerah ini menghadapi tantangan cukup signifikan terkait tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan infrastruktur digital, dengan regulasi daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada media," papar Direktur IKPD Bappenas, Nuzula Anggeraini, saat membuka kegiatan tersebut.

Menurutnya, perkembangan media memang sangat cepat, namun tidak diikuti tata kelola yang memadai. Tantangan yang ada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultur redaksional. Kemitraan antara pemerintah daerah dan media masih membutuhkan sentuhan untuk membangun hubungan yang sehat.

"Kami memahami bahwa Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan infrastruktur, literasi digital, masih terdapat blank spot yang menyebabkan diseminasi informasi tidak merata. Untuk itu melalui forum ini, kami membutuhkan informasi, masukan yang komprehensif, dan pendalaman dari pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, perusahaan swasta, serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pertemuan ini untuk membangun visi bersama tentang bagaimana membangun pers dan media massa yang kuat. "Harapan kami, pentingnya kehadiran pers, khususnya media lokal online, mampu melakukan proteksi, menjaga identitas dan karakter lokal, agar tidak terkikis zaman, selain sebagai penyebar informasi pembangunan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda menambahkan bahwa dalam kepemimpinan Ibu Gubernur Maluku Utara, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pelayanan internet secara merata, perbaikan tata kelola, transparansi informasi terus digalakkan, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan pers. Tanpa pers, pemerintah tidak mungkin memperluas informasi secara sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfosan Provinsi Maluku Utara, Iksan R.A. Arsyad, menyampaikan bahwa regulasi pada basis ini menjadi tantangan. Iklim investasi media belum mendukung tatanan yang diharapkan dalam konteks pilar demokrasi. Namun Kominfo juga terus berupaya mendorong kemandirian media dan demokrasi di wilayah Maluku Utara.

"Adapun strategi dan implementasinya adalah mendorong independensi media, peningkatan UKSW (Uji Kompetensi Wartawan), mengingatkan jurnalis untuk pemberitaan yang berimbang, memberi klarifikasi terhadap bias informasi, serta membangun kebersamaan dalam komunitas jurnalistik," ucapnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti; Deputi Manajer Departemen Komunikasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Dr. (C) Fadlan Muzakki; serta insan pers dari RRI Ternate dan TVRI. (Evu)