Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat Puji Inovasi Green Policing Polda Riau

PEKANBARU, LELEMUKU.COM – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja perdana ke Polda Riau sebagai bentuk penegasan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup. Riau dinilai sebagai salah satu titik strategis dalam pengelolaan ekologi di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan serta Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung. Kedatangan mereka disambut oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melalui rangkaian kegiatan yang memaparkan program Green Policing dan Waste to Energy (WTE).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa isu lingkungan di Riau merupakan isu keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial yang saling berkaitan. Melalui pendekatan Green Policing, Polda Riau tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif melalui perubahan pola pikir dan budaya organisasi.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi tinggi dan menilai pendekatan tersebut telah melampaui ekspektasinya. Ia bahkan menyatakan keinginan untuk mengadopsi konsep yang dikembangkan Polda Riau ke tingkat nasional.

Saya mendengarkan seluruh paparan dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi. Konsep Green Policing ini sangat luar biasa. Jika ini terjadi di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi ada Kementerian Lingkungan Hidup, ujar Jumhur.

Ia berkomitmen untuk memastikan konsep yang dipaparkan dapat diimplementasikan secara nyata di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat di Mapolda Riau merupakan bentuk penghormatan negara kepada masyarakat Riau guna memastikan adanya perbaikan nyata pada indeks lingkungan.

Terkait isu pertambangan, Jumhur menyoroti pentingnya membedakan antara masyarakat lokal di lapangan dengan aktor utama di balik rantai ekonomi ilegal. Ia mendorong percepatan izin usaha pertambangan rakyat agar masyarakat lokal memiliki kepastian hukum dan perlindungan.

Penambang lokal itu belum tentu jahat, biasanya yang jahat itu penampungnya. Karena itu, penting mendorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar, jelasnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja. Kunjungan ditutup dengan penegasan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum adalah kunci mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Roe)