Meki Nawipa: Pembangunan Papua Tengah Harus Kembali ke Alam dan Tidak Bergantung pada Freeport

NABIRE, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus dan RKPD) Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire, selama tiga hari mulai Selasa hingga Kamis (28-30/4/2026). Gubernur Meki Nawipa memaparkan data capaian pembangunan sekaligus mengajak seluruh pihak menerapkan filosofi "Back to Nature" atau kembali ke alam dalam setiap kebijakan yang diambil.

Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah pada tahun 2025 mencapai angka 60,64, meningkat 0,39 poin atau 0,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tercatat -6,01 persen, tingkat kemiskinan 29,45 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,62 persen, dan gini ratio pada angka 0,34.

"Ini bukan untuk kita keluhkan, tetapi untuk kita jawab bersama," katanya.

Mengenai kemandirian pangan, Gubernur Meki Nawipa ingin masyarakat Papua kembali ke akar budayanya dalam hal konsumsi pangan.

"Saya berharap Provinsi Papua Tengah membuat penguatan ekonomi lokal. Jadi Pak Bupati semua, kita atur supaya tanam ubi, tanam keladi, tanam sagu, ternak babi, yang lokal punya kita lakukan. Bagaimana Perda sudah ada, terima kasih DPR, tinggal kita implementasikan supaya Pemda Provinsi dan Kabupaten wajib makan ubi, wajib makan keladi, wajib makan ikan bakar, wajib makan makanan lokal," ujar Meki Nawipa.

Gubernur juga menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak luar, termasuk Freeport.

"Saya sih tidak pusing dengan Freeport, dia mau dukung kah tidak kah, itu kewajiban dia. Kita orang Papua enough is enough, tidak boleh kita minta-minta seperti pengemis. Dia mau dukung silakan, kau ambil saya punya gunung kan gitu," kata Meki.

Terkait data pertumbuhan ekonomi minus 6 persen, Gubernur menjelaskan bahwa angka tersebut disebabkan karena 70 persen pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor tambang yang tengah mengalami masalah di Tembagapura, sementara dari sektor lain justru bertumbuh 2 persen.

Gubernur juga mewajibkan seluruh jajaran membereskan data Orang Asli Papua (OAP) by name by address agar kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat tepat sasaran.

"Waktu Tuhan kasih kita kesempatan jangan sia-siakan, karena kesempatan itu dia tidak akan datang kedua kali. Apa yang kita sudah letakkan kerja nyata tetap terlihat selamanya karena itulah yang akan menjadi saksi meletakkan pondasi pembangunan negeri ini ke depan," katanya. (Joe)