Masyarakat Beutong Ateuh Tolak Tambang Emas, Kirim Surat ke Presiden Prabowo

NAGAN RAYA, LELEMUKU.COM – Masyarakat Beutong Ateuh bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Direktur Yayasan APEL Green Aceh, Rahmat Syukur, mengatakan surat tersebut dikirim sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman kerusakan hutan hujan tropis, hilangnya sumber mata air, rusaknya bentang alam pegunungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis apabila aktivitas tambang terus dipaksakan hadir di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.

“Jika tambang emas dipaksakan masuk ke Beutong Ateuh, ancaman yang muncul bukan hanya deforestasi, tetapi juga krisis air, konflik ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis,” ujar Rahmat Syukur dalam keterangan yang diterima di Nagan Raya, Minggu (3/5/2026).

Ia menambahkan, jaringan masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan ini karena aktivitas tambang dinilai seharusnya tidak lagi muncul usai Putusan Mahkamah Agung Nomor 91.K/TUN/LH/2020. “Putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Kawasan ini seharusnya tidak lagi dibayangi ancaman tambang emas. Tetapi hari ini justru muncul kembali sejumlah izin. Ini melukai rasa keadilan masyarakat Beutong Ateuh yang baru beberapa bulan lalu terdampak banjir bandang,” katanya.

Sementara itu, Ismail dari komunitas Pawang Uteun menyatakan bahwa hutan bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari sejarah dan jati diri masyarakat. “Hutan ini warisan leluhur kami. Kalau hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga sejarah, budaya, dan masa depan anak cucu kami,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Teungku Diwa, mengatakan masyarakat selama ini hidup bergantung pada hutan dan sungai yang masih terjaga. “Kami tidak butuh tambang. Hutan adalah sumber kehidupan kami. Kalau hutan rusak dan sungai tercemar, masyarakat lah yang pertama menjadi korban,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Beutong Ateuh masih dibayangi trauma banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. “Baru lima bulan lalu masyarakat merasakan banjir bandang. Rumah rusak, kebun rusak, sungai meluap. Kami masih berusaha bangkit dari bencana, tetapi sekarang justru muncul lagi izin tambang emas. Ini sangat menyakiti masyarakat Beutong,” katanya.

Masyarakat berharap Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan seluruh izin maupun rencana pertambangan emas di kawasan Beutong Ateuh serta memperkuat perlindungan terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. (Roe)