Densus 88 dan Kemenag Jabar Perkuat Kolaborasi Cegah Radikalisme di Pesantren dan Sekolah

BANDUNG, LELEMUKU.COM – Tim Pencegahan Satgaswil Jawa Barat Densus 88 Anti Teror Polri bersama jajaran Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota se-Jawa Barat menggelar audiensi strategis guna memperkuat pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) pada Selasa (28/4/2026).

Pertemuan tersebut menyoroti perkembangan kelompok radikal, khususnya jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dinilai masih aktif menyebarkan pengaruh, termasuk melalui pembentukan rumah-rumah Quran eksklusif yang tidak terdaftar di instansi terkait.

Perwakilan Densus 88, Kompol H. Satori, menjelaskan bahwa meskipun Jamaah Islamiyah (JI) telah menyatakan pembubaran diri secara resmi oleh para sesepuhnya, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap jaringan JAD yang masih gencar memanfaatkan platform digital.

"Jaringan JAD masih ditemukan aktif, bahkan cenderung eksklusif dalam kegiatannya. Kami juga memantau fenomena baru berupa penyebaran konten kekerasan dan materi berbahaya yang menyasar anak-anak serta pelajar melalui grup digital seperti TCC," ungkap Satori.

Selain membahas kelompok JAD, koordinasi ini juga menyentuh penanganan pondok pesantren yang terafiliasi jaringan lama serta pemantauan terhadap Anak Memerlukan Pendampingan Khusus (AMPK) yang terpapar paham radikal.

Para Kepala Kantor Kemenag dari berbagai daerah di Jawa Barat menyampaikan tantangan serupa, mulai dari keberadaan pesantren tanpa izin hingga pengawasan terhadap eks narapidana terorisme. Mereka menekankan bahwa edukasi masyarakat adalah kunci untuk membentengi lingkungan pendidikan dari infiltrasi paham anti-Pancasila.

Sebagai tindak lanjut nyata, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dan Densus 88 Antiteror Polri sepakat untuk segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan IRET secara menyeluruh.

Program kerja sama ini akan mencakup pelaksanaan dialog kebangsaan di sekolah-sekolah tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), serta penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat guna memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman radikalisme di wilayah Jawa Barat. (Roe)