Akselerasi RDTR Kawasan Perkotaan Merauke, Bupati Yoseph B. Gebze Gelar Audiensi Bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Bupati Merauke Yoseph B. Gebze melakukan langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Agenda ini berfokus pada pembahasan Pemutakhiran Dokumen Basis Pengaturan Zonasi (DBPZ) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Merauke.

Pertemuan penting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bromo Lantai 4 Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta, yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang beserta jajaran pejabat teras kementerian.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Merauke didampingi oleh delegasi besar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Di antaranya Asisten II Setda, Staf Khusus Bupati, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Baperidda, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas PTSP, Kabag Hukum Setda, Sekretaris Dinas Perikanan, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Kabid pada Baperidda, Kabid Aset BPKAD, serta Kabid pada PTSP.

Dalam pemaparannya, Bupati Merauke menegaskan bahwa pemutakhiran RDTR merupakan instrumen krusial dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan iklim investasi di wilayah Merauke. Terlebih, Merauke saat ini mengemban misi besar sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan pangan nasional (food estate).

Ia menjelaskan bahwa secara geografis, Merauke memegang posisi yang sangat strategis sebagai beranda selatan Papua yang terhubung dengan berbagai kawasan ekonomi lintas negara maupun domestik. Karakteristik ini membuat Merauke berpotensi besar menjadi teater pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.

Tantangan Regulasi Pasca-Pemekaran Papua Selatan

Bupati juga menguraikan dinamika regulasi pasca-pemekaran wilayah dan terbentuknya Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 lalu. Perubahan status administrasi ini menuntut adanya sejumlah penyesuaian kebijakan yang cepat, khususnya dalam hal kodifikasi regulasi tata ruang daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Merauke sebenarnya telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW beserta regulasi turunannya. Namun, karena cetak biru implementasinya masih mengacu pada RTRW Provinsi Papua induk sebelum dimekarkan, maka diperlukan proses sinkronisasi dan pemutakhiran menyeluruh bersama pemerintah pusat.

"Kami berharap melalui audiensi ini, proses penyesuaian regulasi dapat dipercepat sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah," urai Yoseph B. Gebze.

Di samping isu krusial tata ruang, Bupati Merauke juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyoroti dinamika ekonomi makro daerah, terutama mengenai penurunan aktivitas yang cukup signifikan di Pelabuhan Merauke.

Ia membeberkan bahwa pada tahun 2025 terjadi kontraksi aktivitas bongkar muat hingga menyentuh angka 90 persen. Kondisi ini memicu terjadinya penumpukan logistik serta keterbatasan kapasitas layanan pelabuhan dalam merespons arus barang.

"Dengan luas area yang hanya sekitar 8 hektare, kondisi fisik pelabuhan saat ini sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan volume kendaraan operasional dan peti kemas. Dampaknya, sebagian aktivitas logistik terpaksa dialihkan ke daerah lain," ungkapnya.

Kondisi stagnasi pelabuhan tersebut dinilai berpotensi besar menghambat rantai distribusi logistik secara regional, termasuk pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat serta penyaluran berbagai bantuan program dari pemerintah.

Harapkan Dukungan Penuh Pemerintah Pusat

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke menaruh harapan besar agar kementerian terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN, memberikan intervensi dukungan penuh dalam dua poin utama:

Kesatu, Percepatan proses pemutakhiran dokumen RDTR kawasan perkotaan Merauke. Kedua, Penguatan peran strategis Merauke sebagai pusat distribusi logistik utama dan motor penggerak ekonomi regional di selatan Papua.

Melalui audiensi terpadu ini, diharapkan lahir langkah konkret yang adaptif dalam memperkuat sinergi kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk mematangkan kesiapan Merauke sebagai salah satu simpul utama penopang ketahanan pangan nasional. (Elo)