Massa Bergerak ke Kantor Gubernur, Aksi Serentak Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan di Wamena

WAMENA, LELEMUKU.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi OKP Cipayung Mahasiswa, Forum Pribumi Papua Pegunungan, dan KNPI Kabupaten Jayawijaya memadati kawasan Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (27/4/2026). Mereka menggelar aksi damai dengan tema “Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”.

Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIT dari titik kumpul yang tersebar di Sinakma, Misi, Potikelek, Jibama, dan Menara Salib. Mereka kemudian berjalan kaki menuju sasaran aksi di Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan dan juga berencana mendatangi Kantor Gubernur setempat.

Dalam orasi yang disampaikan koordinator lapangan, massa menyatakan bahwa situasi di Tanah Papua, khususnya wilayah pegunungan, telah memasuki kondisi darurat militer dan kemanusiaan yang serius. Mereka menyoroti konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-Polri yang terus berlangsung dan diklaim telah menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.

Para demonstran membawa sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Gubernur se-Tanah Papua, DPR, MRP, dan DPR RI untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Hak Asasi Manusia guna membuka akses bagi jurnalis internasional serta menghadirkan tim advokasi kemanusiaan dari PBB ke Tanah Papua. Selain itu, mereka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik pasukan militer non-organik dari wilayah adat Papua.

Massa juga menegaskan bahwa apabila konflik antara TPNPB dan TNI-Polri terus berlanjut dan menimbulkan korban jiwa, maka kepercayaan rakyat Papua terhadap negara akan semakin menurun. Mereka mendesak dilakukannya dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan TPNPB guna mencari solusi berkelanjutan atas konflik yang telah berlangsung sejak 1960-an.

Apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, massa mengancam akan melakukan konsolidasi dari tujuh wilayah adat dan menolak kebijakan yang tidak memberikan rasa aman dan keadilan. Mereka juga menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan salah satu solusi demokratis apabila aspirasi rakyat terus diabaikan.

Dalam seruan aksi yang dibagikan secara luas, massa mengajak seluruh masyarakat di Wamena untuk menghentikan sementara aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Mereka juga menyerukan penutupan seluruh fasilitas umum di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Kota Wamena, kecuali rumah sakit.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian dan TNI masih bersiaga di sejumlah titik strategis untuk mengamankan jalannya aksi. Belum ada laporan kericuhan atau bentrokan antara massa dan aparat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait aksi tersebut. (Evu)