Mahasiswa di Manokwari Tuntut Keadilan 10 Korban Sipil di Kantor Kementerian HAM

MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Puncak bersama BEM Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Barat, Senin (27/4/2026). 

Mereka menuntut keadilan bagi sepuluh warga sipil yang tewas dalam insiden di Distrik Kembru dan Pogoma, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Aksi dimulai sejak pukul 09.00 WIT dengan titik kumpul di depan Gerbang UNIPA, Lurah Amban, dan perempatan lampu merah Makalo. Massa kemudian berjalan kaki menuju sasaran aksi di Kantor Kementerian HAM Papua Barat sambil membawa spanduk bertuliskan "Stop Kekerasan Sekarang!" dan foto-foto korban.

Dalam orasi yang disampaikan, koordinator aksi membacakan tuntutan yang terdiri dari lima poin. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) non-organik dan pembangunan pos-pos baru di wilayah sipil. Mereka juga mendesak Komnas HAM segera mengirim tim investigasi independen ke tempat kejadian perkara.

Selain itu, para demonstran menuntut penangkapan, pemecatan, dan pengadilan terhadap pelaku pembunuhan sepuluh warga sipil, termasuk ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Mereka juga meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan hasil investigasi tim yang dilakukan pada 19-21 April 2026, dijelaskan bahwa insiden berdarah terjadi pada 14 April 2026 sekitar pukul 05.00 WIT. Aparat diduga melakukan serangan menggunakan senjata api dan bom granat kaliber 40 mm ke rumah-rumah warga sipil yang sedang tidur. 

Sepuluh orang meninggal dunia, sembilan lainnya luka-luka kritis, dan satu orang masih hilang. Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan adalah pengungsian besar-besaran sebanyak lebih dari 14.000 jiwa ke berbagai wilayah, termasuk Puncak Jaya, Sinak, Nabire, Timika, dan Jayapura.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi aksi. Tidak ada laporan bentrokan atau kericuhan selama demonstrasi berlangsung. Pemerintah Provinsi Papua Barat belum mengeluarkan tanggapan resmi. (Rotan)