Ketua Komisi II DPRD Tanimbar Erens Fenanlampir Tekankan DPRD Wajib Terlibat dalam Musrenbang RKPD 2027

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Erens Y Fenanlampir menegaskan pentingnya keterlibatan DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dalam pernyataannya, Erens Fenanlampir menyatakan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah wajib dilibatkan sejak tahap awal perencanaan. “Program pemerintah daerah terkait dengan Musrenbang RKPD tahun 2027. Sudah tentu bahwa DPRD wajib dilibatkan karena DPRD dengan pemerintah daerah adalah unsur pemerintahan yang sama-sama membahas dan memutuskan APBD di tahun 2027,” ujarnya.

Erens menjelaskan bahwa sebelum APBD Tahun 2027 disahkan, ada tahapan penting yang harus dilalui, yaitu pembahasan RKPD, kemudian KUA-PPAS, dan terakhir APBD. “Sehingga DPRD wajib untuk mengikuti pembahasan RKPD tahun 2027,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu juga menjamin dukungan penuh dari DPRD terhadap program-program yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD Tahun 2027. “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program-program yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Erens Y Fenanlampir.

Ia berharap Musrenbang RKPD Tahun 2027 dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. “Melalui Musrenbang RKPD ini, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan memastikan bahwa program-program yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dihadiri langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Keterlibatan aktif DPRD sejak tahap perencanaan diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kepulauan Tanimbar, Maluku. (Ana)